Disbun Sulbar Kawal Transformasi Perkebunan, Hilirisasi dan Stabilitas Harga Sawit Jadi Prioritas

MAMUJU, AKARNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus mempercepat transformasi sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Memasuki semester II 2026, fokus kebijakan diarahkan pada stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, percepatan program peremajaan dan bantuan bibit kakao serta kopi, hingga penguatan hilirisasi berbasis koperasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab tantangan fluktuasi harga komoditas global sekaligus memperkuat daya saing perkebunan Sulawesi Barat yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi sawit dan kakao di kawasan timur Indonesia.

Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, mengatakan penguatan tata kelola sektor perkebunan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani melalui kepastian harga, penguatan kelembagaan, serta pembangunan industri hilir di daerah.

“Perkebunan harus memberikan nilai tambah bagi petani. Karena itu, pemerintah terus memastikan tata kelola berjalan sesuai regulasi, mulai dari penetapan harga hingga penguatan kelembagaan petani,” ujarnya.

Salah satu indikator positif terlihat dari tren harga TBS kelapa sawit yang mengalami peningkatan pada periode Juli 2026.

Berdasarkan hasil penetapan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sulawesi Barat, harga tertinggi untuk tanaman menghasilkan berumur 10–20 tahun mencapai sekitar Rp3.276,60 per kilogram, memberikan ruang peningkatan pendapatan bagi pekebun mitra di sejumlah daerah sentra produksi seperti Pasangkayu dan Mamuju Tengah.

Di tengah membaiknya harga, Disbun Sulbar juga meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelian TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan mekanisme pembelian sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah sehingga hak-hak pekebun tetap terlindungi.

Selain sektor sawit, pemerintah daerah mempercepat penyusunan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) sebagai dasar penyaluran bantuan bibit kakao dan kopi tahun anggaran 2026. Proses validasi dilakukan secara berlapis guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi mengembalikan produktivitas kakao Sulawesi Barat yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan nasional.

Tidak berhenti pada peningkatan produksi, Disbun Sulbar kini mendorong perubahan paradigma pembangunan perkebunan melalui hilirisasi. Pemerintah mengajak koperasi, kelompok tani, serta pelaku UMKM untuk mulai mengembangkan produk turunan kelapa sawit sehingga petani tidak hanya bergantung pada penjualan bahan baku mentah.

Kebijakan hilirisasi tersebut juga dipersiapkan sebagai langkah menghadapi penerapan wajib sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat yang dijadwalkan berlaku secara nasional pada 2029. Melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah berharap petani Sulbar mampu memenuhi standar keberlanjutan yang dipersyaratkan.

Di sisi tata kelola pemerintahan, Disbun Sulbar juga menjalankan reformasi birokrasi melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan internal, serta peningkatan transparansi informasi publik. Berbagai capaian dan perkembangan program dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Pengamat sektor pertanian menilai, kombinasi antara stabilisasi harga, penguatan kelembagaan petani, percepatan regenerasi tanaman perkebunan, dan pembangunan industri hilir menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor primer.

Ke depan, tantangan sektor perkebunan tidak hanya menjaga produktivitas di tengah perubahan iklim dan dinamika pasar global, tetapi juga memastikan petani memperoleh porsi nilai ekonomi yang lebih besar melalui rantai pasok yang lebih efisien dan industri pengolahan di daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, Sulawesi Barat dinilai tengah membangun fondasi baru sektor perkebunan yang tidak lagi hanya berorientasi pada produksi, melainkan juga pada peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun sebagai aktor utama pembangunan ekonomi daerah.