IJPM Gelar Media Gathering, Keterbukaan Pemkab dan Sikap Kritis Wartawan Dinilai Kunci Utama Pembangunan Polman

Avatar photo
Kamaruddin Kay
8 Agu 2026 17:55
2 menit membaca

Polman, akarnews.id — Keterbukaan informasi dari pemerintah daerah dan pengawasan kritis dari wartawan menjadi kunci penting agar pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) benar-benar menjawab kebutuhan dan membawa manfaat langsung bagi warga.

​Hal tersebut menjadi fokus utama dalam acara Media Gathering yang digelar Ikatan Jurnalis Polman bertajuk “Mempererat Tali Silaturahmi, Menjaga Sinergi dan Profesionalisme” di Polman.

​Ketua Panitia Kegiatan, Gazali, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan kerja pemerintah sendirian. Pelibatan warga, pelaku usaha, dan media massa sangat diperlukan agar pelaksanaan berbagai program publik berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.

​Menurut Gazali, media bertindak sebagai jembatan dua arah. Wartawan bertugas membawa suara dan keluhan warga agar didengar oleh pembuat kebijakan, sekaligus mengabarkan perkembangan pembangunan daerah secara objektif.

​“Pers bukan sekadar menyampaikan berita. Pers ikut menentukan bagaimana masyarakat memahami pembangunan dan bagaimana pemerintah mendengar suara rakyat,” tegas Gazali.

​Ia menambahkan, pengawasan dan kritik dari insan pers terhadap jalannya pemerintahan tetap sangat dibutuhkan. Namun, kritik tersebut harus bersandar pada data dan fakta di lapangan agar menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan warga. Untuk mendukung hal itu, pemerintah daerah dituntut lebih terbuka dalam membagikan data dan informasi publik.

​Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok bertajuk “Peran Media dalam Pembangunan Daerah.” Forum ini dimanfaatkan para jurnalis lokal untuk saling berbagi kendala di lapangan serta merumuskan pola komunikasi yang lebih cepat dan transparan dengan instansi pemerintah.

​Melalui kegiatan ini, jurnalis di Polman berharap kerja sama antara kuli tinta dan pengelola pemerintahan tidak sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama untuk mengawal anggaran dan kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat Polman.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x