DPRD Sulbar Bentuk Panitia Pemilihan Wagub Baru dan Mulai Bahas Rencana Belanja 2027
MAMUJU, AKARNEWS.ID – Warga Sulawesi Barat (Sulbar) akan segera memiliki Wakil Gubernur baru. DPRD Provinsi Sulbar telah resmi membentuk panitia pemilihan untuk mencari sosok yang akan mendampingi Gubernur Suhardi Duka di sisa masa jabatan hingga 2030 mendatang.
Keputusan ini disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sulbar, Mamuju, Kamis (16/7/2026). Panitia khusus ini dibentuk untuk menindaklanjuti dua nama calon kandidat yang akan diusulkan oleh partai-partai politik pengusung.
Selain memproses pengisian kursi pimpinan daerah yang kosong, rapat paripurna ini juga fokus pada nasib uang rakyat. Pemerintah Provinsi Sulbar resmi menyerahkan rancangan awal prioritas belanja daerah untuk tahun 2027 kepada dewan. Dokumen ini menjadi cetak biru ke mana arah pembangunan dan dana publik akan dialokasikan tahun depan.
Mewakili Gubernur Sulbar, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Amir, meminta agar perumusan anggaran ini dikawal ketat. Ia berharap dewan memberikan masukan tajam agar uang yang dibelanjakan nantinya benar-benar realistis dan langsung menjawab masalah yang dihadapi masyarakat Sulbar.
”Dokumen ini masih dinamis. Kami berharap pembahasan bersama dewan nanti bisa menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran bagi warga,” ujar Amir di hadapan anggota dewan.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Sulbar juga resmi mengesahkan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pengesahan ini menandakan bahwa laporan pengeluaran dana publik tahun lalu telah diperiksa dan disetujui bersama secara hukum.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi yang memimpin rapat tersebut, memastikan seluruh proses pemeriksaan telah berjalan sesuai aturan. “DPRD dapat menerima laporan penggunaan anggaran tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Suraidah.
Pengesahan laporan anggaran lama sekaligus perencanaan anggaran baru ini merupakan siklus krusial. Transparansi belanja tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi Pemprov Sulbar untuk menyusun kebijakan pembangunan tahun-tahun berikutnya agar kesejahteraan dan roda perekonomian warga tidak mandek.
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar