Penulis: Hervol
AKARNEWS.ID,OPINI – Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi yang sehat.
Gubernur Sulawesi Barat sangat menghargai jeritan dan suara rakyat yang menginginkan keadilan serta perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk dalam aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Barat baru-baru ini.
Namun, perlu diketahui bahwa pada saat aksi tersebut berlangsung, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sedang berada di Jakarta dalam rangka melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri terkait upaya percepatan pembangunan di enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Kehadiran mereka di tingkat pusat menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara menyeluruh.
Terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang pasir, Gubernur menegaskan bahwa aspirasi tersebut tidak diabaikan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai pencabutan izin usaha pertambangan, pemerintah harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi, izin tambang tersebut merupakan produk dari pemerintahan sebelumnya.
Oleh karena itu, Gubernur menyatakan akan melakukan kajian ulang terhadap dokumen dan legalitas yang dimiliki oleh perusahaan tambang tersebut.
Pemerintah Provinsi mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.
Dalam perjuangan memperbaiki taraf hidup rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur terus berupaya mencari berbagai inovasi agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, setiap kebijakan akan dikaji secara komprehensif dengan melibatkan para ahli, tokoh masyarakat, dan unsur akademisi.
Hal ini penting dilakukan karena setiap pembangunan harus mempertimbangkan asas manfaat dan keberlanjutan. Pembangunan yang sejati bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
Jika suatu bentuk pembangunan berpotensi merusak tatanan sosial dan ekologi masyarakat, maka konsep pembangunan tersebut wajib dievaluasi dan disesuaikan. Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Sulawesi Barat berlandaskan pada kepentingan rakyat banyak dan nilai-nilai keadilan.
