Sasar warga tidak mampu, Gerakan Pangan Murah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polman justru diserbu ASN, Senin, (21/9/2026).POLMAN, akarnews.id — Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Gedung Gabungan Dinas, Senin (21/9/2026), menuai sorotan.
Program yang semestinya diprioritaskan untuk masyarakat berdaya beli rendah ini justru didominasi oleh ibu ibu yang berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pantauan di lokasi sejak pagi menunjukkan antrean panjang pegawai berbusana dinas yang mendominasi pendaftaran kupon belanja pangan bersubsidi. Para ibu-ibu pegawai tampak lebih sigap memborong komoditas yang dijual di bawah harga pasar tersebut ketimbang warga umum.
Salah satu bahan pokok yang paling diburu adalah cabai rawit, yang harganya melonjak di pasar tradisional belakangan ini. Selain itu, bahan pokok lain yang disediakan meliputi beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur, gula pasir, hingga berbagai jenis cabai dan bawang.
Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, dan Sekda Nursaid sempat hadir meninjau pelaksanaan kegiatan ini.
Menanggapi dominasi ASN di lokasi kegiatan, Kepala Bidang Pangan DPKP Polman, Fitriani, tak menampik fakta lapangan tersebut.
Menurutnya, pihak panitia memang tidak melarang ASN berbelanja karena menganggap ASN juga bagian dari masyarakat.
“Sasaran utamanya memang masyarakat umum. Tapi di lapangan lebih banyak pegawai, mungkin karena faktor penyampaian informasi. Lagipula kami tidak membatasi, karena ASN juga masyarakat yang butuh pangan,” ujar Fitriani.
Fitriani menambahkan, komoditas yang dijual mendapatkan subsidi pemerintah berkisar 5 hingga 20 persen dari harga pasar untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Terkait lokasi kegiatan di Gedung Gabungan Dinas yang cenderung dekat dengan perkantoran ketimbang pemukiman warga, Fitriani beralasan hal itu dipicu oleh kendala teknis jaringan virtual.
“Lokasi ini dipilih karena ada agenda zoom meeting dengan Gubernur Sulawesi Barat yang butuh perlengkapan dan sinyal kuat. Untuk kegiatan selanjutnya tanpa zoom, kami akan menyasar wilayah padat penduduk dan pemukiman warga yang daya belinya kurang,” jelasnya.


Tidak ada komentar