Perminas Bor 630 Titik Baru LTJ di Mamuju, Gubernur SDK Tegaskan Warga dan Lingkungan Harus Terlindungi 

Avatar photo
Kamaruddin Kay
19 Nov 2026 13:21
3 menit membaca

MAMUJU, akarnews.id — Rencana perluasan eksplorasi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju dipastikan harus mengutamakan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penegasan ini mengemuka menjelang dimulainya pengeboran tahap kedua di 630 titik baru wilayah Desa Takandeang dan Desa Botteng pada Desember 2026 mendatang.

​Komitmen perlindungan warga menjadi kesimpulan utama dalam rapat koordinasi antara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda, Badan Industri Mineral (BIM), serta jajaran PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).

​Gubernur Suhardi Duka mengingatkan bahwa besarnya prospek ekonomi material industri masa depan ini tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Ia memastikan pemerintah daerah mengawal ketat aspek mitigasi lingkungan serta dampak langsungnya bagi penduduk sekitar lokasi tambang.

​”Pada prinsipnya, LTJ itu kesejahteraan. Bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” tegas Suhardi Duka usai rapat.

​Ia juga menambahkan bahwa meski LTJ atau Rare Earth Elements (RRE) menyimpan potensi ekonomi jangka panjang bagi daerah, keberlanjutannya tetap bertumpu pada keselamatan ekosistem dan ekonomi warga.

​”Walaupun tetap juga kita berharap bahwa persoalan mitigasi lingkungan dan penekanan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi kesimpulan tadi,” ujarnya.

​Di lapangan, Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, merinci bahwa pelibatan warga lokal sudah berjalan sejak tahap pertama yang rampung pada 29 Oktober 2026 lalu.

Dari 72 titik pengeboran awal di Botteng dan Takandeang, sebanyak 99 warga setempat telah terserap dalam berbagai sektor pekerjaan, mulai dari tenaga lapangan, jasa katering, hingga logistik operasional.

​Memasuki fase kedua pada Desember 2026 dengan target 630 titik di areal 180 hektare, Perminas kembali merekrut sedikitnya 30 warga lokal untuk tim pengeboran menggunakan metode hand auger.

Warga yang belum memiliki keahlian teknis diberikan pelatihan khusus sebelum terjun ke lapangan.

​”Untuk kegiatan drilling, itu melibatkan masyarakat Botteng dan Takandeang. Yang nggak punya skill, kita latih untuk mereka menggunakan hand auger. Untuk terlibat di dalam pemboran,” jelas La Ode.

​Terkait hak atas tanah dan potensi kerusakan lingkungan, La Ode menjamin status lahan tetap menjadi milik warga.

Perusahaan menerapkan skema ganti rugi sesuai kesepakatan untuk setiap tapak bor, akses jalan, maupun tanaman warga yang terdampak. Pada tahap pertama, kompensasi telah dituntaskan untuk lahan seluas 20 hektare.

​Sesuai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), setiap bekas lubang bor berkedalaman 45 meter tersebut wajib langsung ditutup dan direklamasi.

​”Sesudah dilakukan pengeboran, kemudian kami tutup, kami reklamasi, kami tanamkan kembali dengan tanaman yang memang diminta oleh pemilik lahan. Kemudian kami pindah lagi ke titik berikutnya,” paparnya.

​Sementara itu, potensi kepastian produksi dan nilai ekonomi terukur dari total 702 titik pengeboran baru dapat diketahui sekitar Agustus 2027 setelah sampel inti bor diuji di laboratorium bersertifikat.

Jika terbukti ekonomis, Mamuju berpeluang menjadi pemasok bahan baku magnet permanen untuk industri kendaraan nasional sekaligus membuka lapangan kerja yang jauh lebih besar bagi putra daerah.

​”Kami butuhkan sebenarnya dukungan masyarakat, dukungan tokoh pemuda. Ayo sama-sama. Karena kalau ini lanjut, maka penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak lagi,” pungkas La Ode. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x