Sekda Polman Tekankan Validasi Data ATS Demi Kepastian Hak Belajar Warga

Avatar photo
Kamaruddin Kay
18 Nov 2026 19:15
2 menit membaca

POLMAN, akarnews.id — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dihadapkan pada tantangan besar pengentasan pendidikan menyusul temuan sekitar 7.500 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini menuntut validasi data yang akurat serta kerja sama erat lintas sektor demi menjamin masa depan generasi muda lokal.

​Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, Nursaid Mustafa, menggarisbawahi bahwa persoalan ATS berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak di daerah.

Menurutnya, pemanfaatan data yang valid, akurat, dan terintegrasi menjadi fondasi utama agar intervensi pemerintah tidak meleset dari sasaran riil di lapangan.

​”Berbicara tentang masa depan anak-anak Polman, persoalan ini sangat penting. Data ATS harus benar-benar valid dan sinkron. Jangan sampai data penanganan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” ujar Nursaid saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah.

​Nursaid mengingatkan bahwa putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan tidak selalu berakar dari faktor ekonomi semata. Berbagai hambatan lain turut membayangi warga, mulai dari keterbatasan akses, jarak permukiman yang jauh dari sekolah, hingga tantangan infrastruktur dan kondisi geografis wilayah. Wilayah seperti Binuang dan Anreapi menjadi contoh kawasan yang membutuhkan perhatian khusus untuk memetakan kendala akses tersebut secara mendalam.

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polman, Arifin Yambas, menyatakan bahwa tanggung jawab mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah bukan beban Dinas Pendidikan sendirian. Penanganan komprehensif menuntut keaktifan seluruh pemangku kepentingan.

​”Penanganan ATS ini bukan semata-mata tugas Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang tidak bersekolah ini bisa kembali mengenyam pendidikan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena alasan teknis, terutama persoalan ekonomi,” tegas Arifin.

​Melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Polman berkomitmen merumuskan langkah terpadu mulai dari pemutakhiran data, penelusuran langsung di lapangan, hingga penyediaan fasilitas agar warga usia sekolah di seluruh penjuru Polman dapat kembali menikmati hak dasarnya atas layanan pendidikan yang layak.

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x