
POLMAN, akarnews.id — DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,64 triliun.
Kesepakatan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD dan Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD 2027, yang digelar pada Minggu (15/11/2026) di Ruang Paripurna DPRD Polman.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah disepakati berada pada angka yang berimbang, yakni masing-masing sebesar Rp 1.643.516.269.651,00.
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta Pansus DPRD terutama Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas dedikasi dan komitmen mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan secara maraton.
”Semangat kemitraan yang terjalin dalam proses pembahasan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat. Bahkan kebersamaan kita pada hari Minggu ini menjadi penegasan bahwa pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsul Mahmud.
Bupati menegaskan, seluruh catatan, saran, dan rekomendasi dari dewan diterima dengan terbuka oleh eksekutif untuk segera ditindaklanjuti.
Penyelesaian pembahasan lebih awal ini dinilai bukan sekadar capaian administratif belaka, melainkan langkah strategis agar proses evaluasi provinsi, penetapan perda, pengadaan barang dan jasa, hingga eksekusi program pembangunan dapat dirasakan warga sejak awal tahun anggaran 2027.
Lima Prioritas Utama Pembangunan 2027
Disusun sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029, APBD 2027 mengusung visi “Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan”.
Kebijakan ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia”.
Pemerintah daerah mematok lima prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan warga:
1. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan.
2. Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Optimalisasi tata kelola pemerintahan.
Di tengah struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer pusat dan ruang fiskal yang terbatas, Pemkab Polman berkomitmen menerapkan prinsip money follows program berbasis money follows function.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung.
Meski pemerintah pusat melalui UU APBN 2027 memberikan relaksasi atas ketentuan batas belanja pegawai dan infrastruktur, Pemkab Polman tetap memilih untuk menyehatkan struktur belanja daerah serta mengendalikan pos-pos yang kurang produktif demi efektivitas pelayanan publik. (*)


Tidak ada komentar