Pilkades Serentak di Polman Dikritik Soal Akses ke TPS, DPMD Batasi TPS karena Alasan Anggaran
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Alimuddin.POLMAN, akarnews.id — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menegaskan bahwa ruang untuk melakukan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkades serentak saat ini sangat terbatas.
Kebijakan tersebut terbentur pada ketersediaan anggaran APBD yang telah dialokasikan, meskipun di sisi lain penempatan TPS memicu protes dari warga akibat tantangan geografis dan jarak tempuh yang jauh.
Kepala DPMD Polman, Alimuddin, menjelaskan bahwa penentuan jumlah TPS di setiap desa didasarkan pada ketentuan teknis yang menetapkan satu TPS dapat menampung maksimal 700 pemilih dengan melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Namun, ia tidak menampik bahwa kondisi di lapangan memunculkan persoalan aksesibilitas bagi masyarakat.
”Ada beberapa warga yang rumahnya jauh dari TPS kemudian memprotes penempatan tersebut. Mereka menginginkan agar TPS berada di setiap dusun,” jelas Alimuddin.
Alimuddin mencontohkan kondisi di Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, di mana satu TPS harus melayani pemilih dari tiga dusun. Akibatnya, sebagian warga harus menempuh perjalanan jauh, termasuk menyeberangi sungai demi menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, untuk kasus di Desa Lampoko di mana lima TPS digabung dalam satu titik di lapangan, Alimuddin menyebut kebijakan tersebut telah melalui kesepakatan antara panitia Pilkades, pemerintah desa, para calon kepala desa, dan unsur pengamanan.
Kendati demikian, penggabungan dan keterbatasan titik TPS ini menuai keberatan keras dari warga lokal. Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, mengungkapkan bahwa puluhan warga sebelumnya telah mendatangi Kantor DPMD Polman pada Senin (9/11/2026) untuk mendesak penambahan TPS agar lebih dekat dengan permukiman.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah memberikan pedoman mengenai penempatan TPS.
Bunyi Pasal 3 menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan menggunakan pola TPS dengan jumlah pemilih paling banyak 700 orang pada setiap TPS.
Sementara itu, Pasal 45 menjelaskan lokasi TPS harus mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Penentuan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS menjadi kewenangan panitia pemilihan.
Selain itu, Pasal 46 juga menjelaskan bahwa penentuan jumlah TPS harus mempertimbangkan jumlah pemilih, pembagian pemilih berdasarkan kondisi geografis dan batas wilayah, serta kemudahan akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Agung menilai pengurangan jumlah TPS secara drastis menjadi kendala serius bagi partisipasi warga.
Ia membandingkan bahwa pada Pemilu sebelumnya terdapat sembilan TPS dan lima TPS pada Pilkada, sementara dalam Pilkades kali ini hanya ditetapkan tiga TPS untuk wilayah berMedan sulit dan jarak antardusun yang berjauhan.
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera memberikan solusi nyata. Kemudahan akses menuju TPS dinilai sangat krusial agar hambatan geografis tidak menurunkan partisipasi masyarakat serta demi menjaga pelaksanaan Pilkades tetap aman, tertib, dan kondusif. (*)
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar