Musrenbang Polman 2026: Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan

POLEWALI MANDAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Rabu (1/4/2026).

​Dalam kesempatan tersebut, Fahry Fadly menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil reses dan serap aspirasi masyarakat. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait sistem pengusulan pembangunan saat ini.

​Fahry menyayangkan banyaknya aspirasi masyarakat yang gugur sebelum dibahas akibat adanya pembatasan teknis dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

​”Sayangnya usulan masyarakat tersebut sebagian besar tidak terakomodir dalam SIPD karena adanya pembatasan usulan, sebagaimana kamus usulan yang telah ditetapkan Bapperida. Dalam perspektif kami, seharusnya usulan masyarakat tak perlu dibatasi, hanya perlu disinkronisasi dengan prioritas pembangunan serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” tegas Fahry Fadly saat memberikan sambutan.

​Lima Poin Strategis Pokok Pikiran DPRD

​DPRD Polman menyerahkan sebanyak 386 usulan kegiatan yang tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fahry menjabarkan lima fokus utama yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah pada tahun 2027:

​Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Menyoroti angka kemiskinan Polman yang mencapai 14,02% (tertinggi di Sulbar). Ia mendorong penciptaan tenaga kerja profesional dan bantuan modal usaha kreatif.

​Penguatan Layanan Publik: Transformasi digital dan peningkatan integritas aparatur guna menciptakan pelayanan yang prima dan terjangkau.

Baca Juga

Siswi SMAN Tinambung Polman Zalfa Naqiyya Terpilih Calon Paskibraka Nasional 2025

03 Jul 2025

​Infrastruktur Dasar: Optimalisasi penyediaan air bersih, IPAL, sarana pendidikan, kesehatan, serta akses komunikasi.

​Produktivitas Sektor Unggulan: Penguatan sektor pertanian melalui penyediaan sarana prasarana produksi dan kemudahan akses usaha bagi petani​Lingkungan Hidup dan Pemukiman: Penanggulangan bencana (banjir/longsor), penataan kawasan kumuh, dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

​Harapan untuk Pemerintah Daerah

​Ketua DPRD menekankan bahwa Pokir bukan sekadar daftar keinginan, melainkan indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyelaraskan arah kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan.

​”Tatakelola pemerintahan bukanlah tentang sederet penghargaan dan prestasi, sebab itu bukanlah tujuan. Memberikan pelayanan optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah kewajiban pemerintah dan hak seluruh masyarakat Polewali Mandar,” pungkasnya.

​Kegiatan Musrenbang ini mengangkat tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan infrastruktur, investasi, SDM dan pengelolaan sumberdaya alam yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah” dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta tokoh masyarakat.