Soroti Pemangkasan Tenaga Kerja dan Efisiensi Anggaran, Relawan Dapur MBG Polman Berunjuk Rasa
POLMAN, akarnews.id — Ratusan pekerja dan relawan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di salah satu hotel di Polewali, lokasi Kepala SPPG Se-Polman melakukan rapat internal, Jumat (6/11/2026).
Aksi ini dipicu oleh terbitnya petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai mengancam nasib, status, serta kesejahteraan para relawan lapangan.
Massa yang mendatangi lokasi dengan membawa berbagai spanduk protes langsung menemui para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) yang tengah menggelar rapat.
Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan kebijakan baru yang dinilai tidak berpihak kepada para pekerja yang telah mendedikasikan diri selama setahun terakhir.
Salah seorang relawan Dapur MBG, Santi, menguraikan keresahan mendalam mewakili rekan-rekannya terkait dampak aturan tersebut terhadap pemangkasan jumlah personel di setiap dapur.
”Di dapur kami sekarang ada 49 relawan aktif. Namun dengan juknis baru ini, terjadi pengurangan drastis hingga tersisa 33 orang. Artinya, ada sekitar 16 relawan yang terancam dikeluarkan,” ungkap Santi di lokasi aksi.
Selain masalah pemutusan hubungan kerja, Santi juga mengungkap kekhawatiran terkait isu penurunan insentif harian yang diterima para relawan.
”Gaji harian relawan yang awalnya Rp135.000 dikabarkan turun menjadi Rp100.000, bahkan ada simulasi yang menunjukkan angka bisa lebih minim lagi,” keluhnya.
Menurut Santi, pemangkasan personel akan berdampak buruk langsung pada efektivitas kerja di lapangan.
Di divisi pengolahan, 10 orang relawan saat ini harus bekerja lembur 8 hingga 10 jam per hari. Begitu pula di divisi pencucian perlengkapan makan (omprang) yang harus bekerja hingga larut malam.
”Jika anggota divisi pengolahan dikurangi jadi 7 orang dan divisi cuci dari 13 menjadi 8 orang, tentu beban kerja menjadi tidak rasional dan hasil tidak akan maksimal,” tegasnya.
Selain menyoroti nasib relawan, massa aksi juga mengangkat isu dugaan pemborosan anggaran internal SPPI, seperti biaya rapat daring (zoom) yang digelar hingga tiga kali sehari serta pengadaan aplikasi yang dinilai kerap berganti-ganti menggunakan dana publik.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Polman, Muhammad Yusuf, membantah keras isu pemberhentian atau pemecatan relawan MBG.
”Dari segi kerugian, terutama bahasa pemecatan, itu tidak ada. Tidak ada relawan yang diberhentikan,” kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan, juknis baru dari BGN tidak memangkas status kepesertaan relawan, melainkan mengatur ulang pola kerja harian melalui sistem bergilir (shifting). Dalam aturan sebelumnya, satu dapur diperbolehkan mempekerjakan 47 hingga 49 relawan sekaligus dalam satu hari.
Sementara dalam aturan baru, jika jumlah Penerima Manfaat (PM) berada di bawah 2.500 hingga 3.000 orang, para relawan tidak diperkenankan bekerja serentak pada hari yang sama.
”47 relawan itu tidak diberhentikan, melainkan dibagi ke dalam sesi kerja (shifting), seperti sesi 1 dan sesi 2. Penerapannya teknisnya diserahkan kepada Kepala SPPG di masing-masing dapur,” terang Yusuf.
Mengenai penyesuaian anggaran, Yusuf memaparkan bahwa aturan baru memang menetapkan skema efisiensi dari BGN pusat.
Pada juknis lama (Juknis 401.1), dana operasional menggunakan sistem at cost mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) daerah, sedangkan pada juknis baru skema operasional dibatasi maksimal Rp3.000 dikalikan jumlah penerima manfaat.
”Memang ada penyesuaian karena efisiensi anggaran dari pusat. Dana operasional disesuaikan agar sisa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.
Pihak SPPG Polman berjanji menampung seluruh aspirasi relawan untuk dikomunikasikan secara langsung ke BGN pusat. Formula resmi penerapan skema kerja dan anggaran MBG di Polewali Mandar akan diumumkan secara transparan usai rapat kerja selesai digelar. (*)
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar