AKARNEWS.ID, POLMAN – Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Budiutomo Abdullah mengatakan anggaran belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sirup.lkpp.go.id berjumlah Rp1.025.310.000 tidak sesuai Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA).
Kata dia, anggaran belanja pakaian dinas yang tercatat dalam DPA berjumlah Rp 276 juta.
Budi mengungkapkan, ada kesalahan pengimputan nominal oleh operator ke sirup.lkpp.go.id sehingga memunculkan polemik.
“Itu kesalahan operator waktu menginput nilai belanja pakaian dinas DPRD. Nilai Rp1 miliar lebih yang sebelumnya di input tidak berdasar dari DPA.
Itu kan kalau di sirup dasarnya untuk menentukan berapa angka yang diinput sesuai DPA,” terang Budiutomo Abdullah kepada awak media, Senin, (5/5/2025).
Lebih lanjut, Budi Utomo merinci bahwa, pakaian dinas dan atribut unsur pimpinan terbagi sebanyak empat jenis. Termasuk pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, jas PSL dan pakaian batik.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Polman Fahry Fadly juga membantah anggaran belanja pakaian dinas DPRD mencapai Rp. 1 miliar.
Menurut Fahry, anggaran belanja baju dinas pimpinan dan anggota DPRD Polman hanya 276 juta dengan pajak.
“Itu datanya tidak valid, karena yang benar sesuai DPA berjumlah 276 juta dan itu sesuai aturan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian Keungan dan ditindak lanjuti oleh peraturan bupati masing-masing daerah” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu, (3/5/2025)
Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menganggarkan Rp. 1 miliar. Lebih tepatnya Rp. 1.025.310.000 untuk belanja pakaian dinas tahun 2024.
Pembelian pakaian dinas perwakilan rakyat ini tercatat dalam dokumen sirup.lkpp.go.id, Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Dalam dokumen RUP tercatat, DPRD Polman menganggarkan Rp1.025.310.000 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
