Rapat Paripurna Pemilihan Wagub Sulbar, Fraksi PKHN Titip Pesan Moral: Utamakan Kepentingan Masyarakat

Avatar photo
Kamaruddin Kay
20 Nov 2026 12:00
2 menit membaca

☕ Traktir Kopi Akarnews

Dukung jurnalisme independen.

MAMUJU, akarnews.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar tahapan penyampaian visi-misi dan pendalaman materi bagi dua kandidat calon Wakil Gubernur Sulbar di Gedung DPRD Sulbar, Jumat (20/11/2026).

Agenda ini dilaksanakan untuk memilih figur pendamping Gubernur Sulbar sisa masa jabatan, menggantikan almarhum Salim S Mengga.

​Dalam mekanisme pemilihan yang digelar di hadapan 44 anggota DPRD Sulbar tersebut, dua kandidat yang bersaing adalah Syamsul Samad dengan nomor urut 1 dan Fatmawati Salim dengan nomor urut 2.

Keduanya secara bergantian memaparkan program kerja serta strategi dalam membantu tugas-tugas kepala daerah sebelum memasuki sesi pendalaman.

​Proses pendalaman dilakukan melalui sesi tanya jawab yang dipandu oleh dua orang panelis serta perwakilan dari seluruh fraksi di DPRD Sulbar.

Namun, momen berbeda ditunjukkan oleh Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani (PKHN) yang merupakan fraksi gabungan dari tiga partai politik, yakni PPP, PKB, dan Hanura.

​Alih-alih melontarkan pertanyaan kepada kedua kandidat sebagaimana fraksi lainnya, Fraksi PKHN memilih untuk langsung menyampaikan pesan politik dan moral.

Ketua Fraksi PKHN DPRD Sulbar, A Jumiaty Mahmud, menegaskan bahwa pihaknya meminta siapapun kandidat yang terpilih nantinya agar mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

​”Kami dari Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani pada dasarnya sudah memahami bagaimana kedua kandidat, dan kami juga sudah mencermati beberapa pertanyaan yang diajukan baik itu oleh panelis maupun perwakilan fraksi. Maka, kami dari fraksi gabungan tidak mengajukan pertanyaan, cuma mengajukan pesan,” ujar A Jumiaty Mahmud dalam forum rapat paripurna tersebut.

​Ia menambahkan, integritas dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan menjadi harapan utama fraksinya bagi pemimpin baru Sulawesi Barat.

​”Bapak, Ibu, siapapun yang akan terpilih, laksanakanlah pemerintahan dengan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

​Sebagai informasi, kursi Wakil Gubernur Sulawesi Barat mengalami kekosongan sejak awal tahun 2026 menyusul wafatnya Wakil Gubernur definitif sebelumnya, Salim S Mengga, pada Sabtu (31/1/2026).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berhalangan tetap dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, pengisian kekosongan jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

​Setelah rangkaian penyampaian visi-misi dan pendalaman dari panelis maupun fraksi rampung, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan proses pemungutan suara oleh 44 anggota DPRD Sulbar untuk menentukan Wakil Gubernur Sulbar terpilih. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x