Gresik dan Pangkep Jadi Pelopor, Sukses Integrasikan GEDSI ke RPJMD 2025-2029
PANGKEP, AKARNEWS.ID – Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) menorehkan capaian krusial dalam perencanaan daerah. Kedua kabupaten ini berhasil mengintegrasikan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Langkah strategis ini mencuat dalam diskusi terbatas bertajuk “Sharing Pembelajaran CSO dan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengintegrasikan GEDSI Pada RPJMD Tahun 2025-2029″ yang digelar di Pangkep, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Institut KAPAL Perempuan bersama mitra KPS2K Jawa Timur dan YKPM Sulawesi Selatan, dengan dukungan Program INKLUSI-DFAT.
Kabupaten Gresik memimpin langkah dengan mendorong masuknya Indeks GEDSI ke dalam dokumen RPJMD dan melakukan uji coba penghitungan di tingkat kabupaten.
Menurut Rian Pramanda Suwanda dari Tim Penyusun RPJMD Gresik, instrumen ini hadir untuk menjawab tantangan teknokratis yang selama ini masih bersifat parsial.
”Indeks GEDSI memastikan kelompok yang tereksklusi hadir dan menjadi bagian dalam pembangunan. Tujuannya jelas, agar tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal atau tidak mendapatkan manfaat pembangunan,” tegas Rian.
Senada dengan hal tersebut, Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah, menekankan pentingnya strategi penguatan data. Inovasi data ini diharapkan mampu mengatasi kendala keterbatasan informasi mengenai kelompok rentan dan marjinal yang sering dihadapi perencana daerah.
Sementara itu, Kabupaten Pangkep menunjukkan keberhasilannya dalam aspek sinkronisasi. Pemkab Pangkep sukses menurunkan indikator gender dan inklusi sosial dari level RPJMD langsung ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
A. Rizal, perwakilan Pemkab Pangkep, menyebut keberhasilan ini sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini diamini oleh Mulyadi, Direktur YKPM, yang menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penguatan komitmen untuk mengawal pembangunan inklusif secara berkelanjutan.
Integrasi GEDSI ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk mewujudkan daerah yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras kolektif antara pemerintah daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Tim Pemantau Kabupaten, hingga komunitas Sekolah Perempuan.
Program ini terlaksana berkat kemitraan erat antara lembaga masyarakat dengan dukungan pendanaan dari program INKLUSI-DFAT, yang berkomitmen penuh pada pengarusutamaan prinsip keadilan dan inklusi di Indonesia.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar