Menguji Netralitas dan Keadilan Pemilihan Kepala Desa di Lampoko
Oleh: Hamzah Durisa (Penggerak Literasi/warga Desa Lampoko)
OPINI — Aksi protes masyarakat Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada Senin, 9 November 2026, menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Protes tersebut muncul karena adanya rencana pemusatan lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) di satu lokasi, yakni di Dusun Rappogading Selatan. Lokasi ini juga diketahui sebagai tempat domisili salah seorang kandidat kepala desa.
Persoalan ini tidak seharusnya dipandang hanya sebagai perbedaan pendapat mengenai tempat pemungutan suara.
Lebih dari itu, penempatan TPS berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memilih, kemudahan akses, rasa keadilan, serta kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan. Karena itu, keberatan masyarakat perlu didengar dan dijawab melalui penjelasan yang terbuka.
Dalam sebuah pemilihan yang demokratis, masyarakat tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk memberikan suara. Mereka juga membutuhkan keyakinan bahwa seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan secara adil dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Kepercayaan seperti ini penting karena hasil pemilihan akan menentukan kepemimpinan desa dan hubungan sosial masyarakat setelah pemilihan selesai.
Pemerataan TPS adalah Pilihan yang Lebih Bijaksana
Pemusatan lima TPS di satu lokasi tentu perlu dikaji secara cermat. Apakah lokasi tersebut benar-benar mudah dijangkau oleh seluruh pemilih? Apakah jarak dari masing-masing dusun sudah diperhitungkan?
Bagaimana kondisi jalan dan sarana transportasi masyarakat? Apakah jumlah pemilih di setiap TPS sudah sesuai dengan ketentuan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebelum keputusan penempatan TPS dianggap tepat.
Desa memiliki wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada dusun yang berdekatan, tetapi ada pula yang jaraknya cukup jauh. Kondisi jalan, akses kendaraan, serta kebiasaan masyarakat juga tidak selalu sama.
Oleh sebab itu, penentuan lokasi TPS sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kemudahan panitia dalam mengumpulkan perlengkapan pemilihan. Pertimbangan utama harus tetap mengarah pada kemudahan masyarakat menggunakan hak pilihnya.
Dalam konteks Desa Lampoko, pemerataan TPS di masing-masing dusun patut dipertimbangkan sebagai jalan keluar. Setiap dusun dapat memiliki lokasi pemungutan suara yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan jumlah pemilih dan persyaratan teknis.
Dengan cara ini, warga tidak perlu menempuh perjalanan terlalu jauh hanya untuk memberikan suara.
Pemerataan TPS bukan berarti setiap dusun harus memiliki jumlah TPS yang sama. Jumlah TPS tetap perlu disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar, kondisi wilayah, dan kemampuan penyelenggara. Prinsipnya sederhana: penempatan TPS harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan teknis penyelenggara.
Aturan Mengutamakan Akses dan Keadilan
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah memberikan pedoman mengenai penempatan TPS.
Pasal 3 menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan menggunakan pola TPS dengan jumlah pemilih paling banyak 700 orang pada setiap TPS.
Selanjutnya, Pasal 45 menjelaskan bahwa lokasi TPS harus mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Penentuan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS menjadi kewenangan panitia pemilihan.
Sementara itu, Pasal 46 menegaskan bahwa penentuan jumlah TPS harus mempertimbangkan jumlah pemilih, pembagian pemilih berdasarkan kondisi geografis dan batas wilayah, serta kemudahan akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan TPS bukan sekadar urusan menentukan satu tempat yang dianggap praktis.
Ada beberapa hal yang harus diperhitungkan secara bersamaan. Jumlah pemilih memang penting, tetapi jarak, wilayah, dan kemudahan akses juga tidak boleh diabaikan.
Dengan demikian, meskipun pemusatan lima TPS di satu lokasi tidak otomatis melanggar aturan. Namun, keputusan tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan yang objektif, bukan subyektifitas dari sat-dua orang, terlebih lagi bagi penyelenggara.
Apabila pemerataan lokasi TPS di setiap dusun lebih mampu memberikan kemudahan dan keadilan bagi pemilih, pilihan tersebut layak menjadi prioritas.
Menjaga Netralitas Panitia dan Petugas KPPS
Selain lokasi TPS, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebab, kepercayaan terhadap pemilihan tidak hanya ditentukan oleh tempat pemungutan suara, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankan proses pemilihan.
Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2026 menegaskan bahwa panitia pemilihan harus mandiri dan tidak memihak. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh keputusan panitia tidak menguntungkan atau merugikan kandidat tertentu.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa pada desa yang memiliki lebih dari satu TPS, panitia dapat membentuk KPPS. Setiap KPPS paling banyak terdiri atas lima orang dan pembentukannya ditetapkan melalui keputusan panitia.
Karena itu, penetapan petugas KPPS harus dilakukan secara terbuka dan mengutamakan sikap netral. Masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang bertugas, bagaimana proses penunjukannya, dan apa dasar pertimbangannya.
Petugas KPPS harus mampu melayani seluruh pemilih tanpa membedakan pilihan politik, hubungan keluarga, kedekatan sosial, maupun dukungan kepada kandidat tertentu.
Pasal 48 juga mengatur tugas KPPS sebelum pemungutan suara, termasuk pembagian tugas anggota, pemeriksaan perlengkapan, dan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
Proses ini harus dilaksanakan dengan tertib dan disaksikan pihak-pihak yang telah ditentukan. Dengan demikian, profesionalitas petugas menjadi bagian penting dalam menjaga kejujuran pemilihan.
Mengutamakan Kepercayaan Masyarakat
Dalam situasi seperti yang terjadi di Lampoko, panitia sebaiknya tidak terburu-buru mempertahankan keputusan pemusatan TPS tanpa memberikan penjelasan. Panitia perlu membuka data jumlah pemilih pada setiap TPS, asal dusun para pemilih, jarak tempuh menuju lokasi, serta alasan penentuan tempat pemungutan suara.
Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemerataan TPS di masing-masing dusun lebih memudahkan masyarakat, panitia sebaiknya mempertimbangkan perubahan penempatan. Langkah ini bukan bentuk kekalahan panitia, melainkan wujud tanggung jawab untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilihan.
Penting pula untuk ditegaskan bahwa lokasi TPS yang berdekatan dengan tempat tinggal seorang kandidat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keberpihakan.
Namun, keadaan tersebut dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka. Dalam pemilihan kepala desa, menjaga kepercayaan masyarakat sama pentingnya dengan memenuhi ketentuan administratif.
Masyarakat juga perlu menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia, dengan menyertakan alasan dan bukti yang jelas. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2026 menyediakan mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran dan tindak lanjut penyelesaiannya.
Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui cara yang tertib dan sesuai aturan.
Pemilihan yang Adil Dimulai dari TPS yang Dekat
Pada akhirnya, tujuan pemilihan kepala desa bukan hanya menghasilkan seorang pemenang. Tujuan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat dapat memilih dengan bebas, aman, dan tanpa tekanan.
Karena itu, setiap keputusan penyelenggara harus mengutamakan kepentingan seluruh warga.
Pemerataan TPS di masing-masing dusun merupakan pilihan yang patut didukung sepanjang sesuai dengan jumlah pemilih, kondisi geografis, dan ketentuan peraturan.
TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat dapat mengurangi beban perjalanan, memudahkan kelompok rentan, dan memperluas kesempatan warga untuk menggunakan hak pilihnya.
Jangan sampai persoalan lokasi TPS justru menimbulkan kecurigaan, perpecahan, atau ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Panitia perlu mendengar aspirasi warga, membuka dasar pengambilan keputusan, dan berani mengevaluasi kebijakan apabila ditemukan pilihan yang lebih adil.
Sebab, demokrasi yang baik bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilihan. Demokrasi juga tentang bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan.
Jika pemerataan TPS di setiap dusun dapat menghadirkan kemudahan, keadilan, dan ketenangan bagi masyarakat Lampoko, mengapa tidak menjadikannya sebagai pilihan utama?
TPS yang dekat dengan masyarakat bukan sekadar persoalan jarak. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap hak pilih, keadilan, dan martabat setiap warga desa. (*)
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar