LHP BPK Turun, DPRD Sulbar Siap Fasilitasi Tindak Lanjut Temuan Ketahanan Pangan
AKARNEWS.ID, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait efektivitas Bidang Ketahanan Pangan. Penyerahan dokumen krusial tersebut berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu (11/2/2026).
Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri, yang didampingi Sekretaris DPRD Arianto dan Kabag Persidangan Sahrin Salatung, menyambut langsung kunjungan tim BPK. Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari mandat konstitusional BPK dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara, khususnya pada program strategis daerah.
Dalam keterangannya, Dr. Hj. Amalia Fitri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan laporan tersebut sekadar menjadi tumpukan dokumen. DPRD Sulbar berkomitmen penuh untuk membedah dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor negara tersebut.
“Pimpinan DPRD akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK melalui rapat-rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pihak terkait. Ini adalah bagian vital dari fungsi pengawasan kami,” tegas Amalia.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, memastikan jajaran kesekretariatan siap memberikan dukungan penuh. Ia menjamin seluruh proses administrasi dan fasilitasi pembahasan rekomendasi BPK akan dilakukan secara transparan.
“Kami di Sekretariat siap memfasilitasi seluruh proses tindak lanjut agar berjalan efektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Arianto.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara legislatif dan lembaga pemeriksa dalam memastikan program ketahanan pangan di Sulawesi Barat tepat sasaran. Dengan pengawasan ketat terhadap temuan BPK, diharapkan ketahanan pangan di wilayah ini semakin kokoh dan dikelola dengan standar transparansi yang tinggi.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar