Bank Mandiri dan PT Bumi Surya Selaras menggelar penandatangan MOU di Luyo, Kamis, (7/8/2025).AKARNEWS.ID, POLMAN – PT Bumi Surya Selaras dan Bank Mandiri menggelar Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kediaman Bupati Polman, Samsul Mahmud, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Kamis, (7/8/2025).
Penandatanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan edukasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada ratusan petani kakao yang hadir.
Turut hadir Amiruddin Muhidu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Anggota Komite 4 DPD RI Jupri Mahmud, Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bpk Iwa Gunawan, Direktur Utama PT Bumi Surya Selaras, Bpk. Muhammad Alwi Abdillah dan ratusan petani kakao.
Amiruddin Muhidu, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya MoU ini. Dikatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya di tengah rutinitas yang padat” ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, UU P2SK dibentuk dengan tujuan mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan bekeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
“Dalam UU tersebut, perluasan peran OJK untuk mendorong optimalisasi peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi menegaskan posisi OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lebih cepat dan berkelanjutan. Selaras dengan itu, OJK telah menjadikan pendalaman pasar sebagai bagian dari kesatuan destination statement tahun 2022-2027” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, pola kolaborasi kemitraan terpadu antara kementerian atau lembaga di daerah, sektor riil, dan lembaga jasa keuangan
menjadi sangat penting guna menstimulasi pertumbuhan sektor riil industri yang terkendali sehingga dapat mengakselerasi pendalaman
sektor jasa keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam lingkup stabilitas sektor jasa keuangan yang kuat.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Barat, Jupri Mahmud, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas edukasi dan literasi keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Pernyataan ini disampaikan Jupri dalam rangkaian kegiatan sinergi antara Komite IV DPD RI dan OJK yang fokus pada peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Kami di DPD RI, khususnya Komite IV, sangat mendukung program-program edukasi keuangan dari OJK. Ini langkah strategis untuk membentengi masyarakat dari jerat pinjaman ilegal, sekaligus mendorong budaya pengelolaan keuangan yang sehat sejak dini,” tegas Jupri Mahmud.
Menurutnya, literasi keuangan adalah fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat desa. Ia menekankan bahwa edukasi keuangan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi harus menjangkau komunitas akar rumput.
Jupri juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan otoritas terkait untuk memperkuat infrastruktur pendukung literasi keuangan. Hal ini meliputi akses terhadap perbankan, lembaga pembiayaan mikro, hingga pelatihan pencatatan keuangan sederhana di tingkat komunitas.
“Literasi keuangan harus menyentuh desa-desa, kelompok tani, hingga pelaku UMKM. Dengan pendampingan yang tepat, mereka bisa naik kelas dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)


Tidak ada komentar