Jurnalis Dilarang Liput Proyek Sekolah Rakyat di Polman, Ada Apa?
POLMAN, AKARNEWS.ID – Kebebasan pers dalam mengawal program pemerintah kembali mendapat ujian. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dihalang-halangi dan dilarang meliput proses pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Sulawesi Barat, pada Kamis (11/6/2026).
Insiden pelarangan ini terjadi saat para pewarta hendak meliput kunjungan kerja Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, Rozali Indra Saputra, di lokasi proyek tersebut.
Saat para jurnalis mencoba memasuki area pembangunan untuk mengambil gambar dan melakukan wawancara dengan Kepala Satgas, pihak pekerja proyek secara sepihak melarang mereka masuk dan langsung menutup rapat pagar proyek.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Sejumlah wartawan yang tetap bersikukuh meminta akses masuk untuk menjalankan tugas jurnalistiknya mendapat penolakan keras dari pihak pekerja, hingga berujung pada aksi saling dorong di depan pintu gerbang.
Bahkan, saat salah seorang jurnalis berusaha menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Kepala Satgas untuk meminta keterangan resmi, ia terus dihalangi dan sempat ditarik secara paksa oleh salah satu pekerja proyek di lapangan.
Tindakan represif dan tertutupnya akses informasi di lokasi proyek ini tentu memunculkan tanda tanya besar di kalangan jurnalis dan masyarakat luas. Sikap menghalangi kerja jurnalistik ini dinilai justru semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek di lapangan, terutama terkait transparansi pengerjaan.
Sebagai informasi, pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali ini bukanlah proyek sembarangan. Proyek ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Berdasarkan data yang tertera pada papan informasi proyek, alokasi anggaran yang digelontorkan sangat fantastis, yakni mencapai Rp490 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan dua unit Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat.
Proyek raksasa ini dikerjakan oleh BUMN PT Hutama Karya (Persero) dengan estimasi waktu pengerjaan selama 240 hari kalender, yang terhitung mulai Januari hingga 20 Juli 2026. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, progres fisik bangunan terlihat lambat dan pesimis bisa rampung sesuai target yang telah ditetapkan.
Keterlambatan ini turut diamini oleh salah seorang pekerja proyek, Didit. Saat ditemui di sekitar lokasi, ia menyebutkan bahwa realisasi pembangunan hingga pertengahan Juni ini baru menyentuh angka 60 persen.
”Kalau progresnya mungkin sekitar 60 persen. Efektif mulai pekerjaan itu dari bulan Februari dan berakhir di bulan Juli, ini memang target dari Satgas Kementerian,” ungkap Didit singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi lebih lanjut dari pihak PT Hutama Karya maupun Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat terkait insiden pelarangan peliputan dan keterlambatan progres proyek PSN tersebut.
Mengingat besarnya anggaran negara yang terserap, transparansi dan pengawasan publik atas kualitas serta ketepatan waktu proyek ini menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar