Jembatan Penghubung Desa Jadi Keluhan Utama, Ary Iftikhar Shihab Serap Aspirasi Warga Katimbang

AKARNEWS.ID, POLMAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Ary Iftikhar Shihab, yang akrab disapa Koje, menggelar Hearing Dialog di Desa Katimbang, Kecamatan Matangga, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu (28/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi wadah bagi masyarakat Desa Katimbang untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan langsung kepada wakil rakyat mereka. Fokus utama yang disuarakan warga berkaitan erat dengan sektor pertanian, perkebunan, dan infrastruktur pendukung ekonomi.

Baca Juga

TP-PKK Sulbar Apresiasi Tempat Bermain Anak di BKD Sulbar

03 Okt 2025

Keluhan yang paling menonjol dalam pertemuan tersebut adalah kondisi jembatan penghubung antara Kelurahan Matangga dan Desa Katimbang. Warga mengungkapkan bahwa jembatan tersebut saat ini menjadi kendala besar bagi perputaran ekonomi desa.

“Kami kesulitan menjual hasil tani dan perkebunan karena jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Akibatnya, biaya angkut menjadi lebih mahal dan akses logistik terhambat,” ujar salah satu warga di hadapan legislator Partai NasDem tersebut.

Kondisi jembatan yang hanya bisa diakses kendaraan roda dua ini memaksa petani mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk membawa hasil bumi mereka ke pasar atau pengepul.

Baca Juga

Debat Kedua Pilgub Sulbar, SDK-JSM: Visi Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Demi Masa Depan Sulbar

13 Nov 2024

Menanggapi hal tersebut, Ary Iftikhar Shihab menegaskan bahwa aspirasi ini akan menjadi catatan prioritas dalam laporannya ke tingkat provinsi.

Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan di Matangga sangat potensial, namun tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

“Masalah jembatan ini krusial. Bagaimana petani kita mau sejahtera kalau akses untuk menjual hasilnya saja terbatas? Saya akan memperjuangkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan jembatan ini bisa segera diintervensi, baik melalui anggaran provinsi maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” tegas Koje.

Selain masalah infrastruktur, Koje juga mencatat permintaan warga terkait bantuan bibit unggul dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas perkebunan di wilayah tersebut.