Arogansi Proyek Sekolah Rakyat di Polman, Kepala Satgas Rozali Indra Saputra Hindari Wartawan
POLMAN, AKARNEWS.ID – Sikap tertutup dan tidak transparan dipertontonkan oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, Rozali Indra Saputra. Saat meninjau lokasi proyek di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada Kamis (11/6/2026), ia secara terang-terangan menolak menemui jurnalis yang telah menunggunya.
Bukannya memberikan penjelasan terkait berjalannya proyek bernilai ratusan miliar tersebut, Kepala Satgas justru terkesan menghindar dari kejaran awak media. Sikap bungkam ini dibarengi dengan tindakan represif para pekerja proyek yang langsung menutup rapat pagar gerbang dan melarang pewarta untuk masuk.
Penolakan Kepala Satgas untuk memberikan keterangan ini langsung memicu ketegangan. Sejumlah jurnalis yang berusaha mendapatkan hak keterbukaan informasi publik tetap mendesak masuk, namun dihalang-halangi secara fisik oleh pihak pekerja hingga berujung pada aksi saling dorong di depan pintu proyek.
Puncaknya terjadi saat rombongan Kepala Satgas hendak meninggalkan lokasi. Salah seorang wartawan berusaha menghentikan mobil yang ditumpangi Rozali Indra Saputra untuk sekadar meminta klarifikasi. Alih-alih berhenti untuk menemui wartawan, mobil tersebut tetap melaju, sementara jurnalis yang berusaha mendekat justru ditarik dan dihalangi secara paksa oleh pekerja proyek.
Sikap Kepala Satgas yang menolak menemui wartawan ini sontak memunculkan tanda tanya besar. Sikap “alergi” terhadap jurnalis ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada permasalahan serius yang sedang ditutupi dari pelaksanaan proyek tersebut, terutama terkait lambatnya progres pembangunan di lapangan.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo. Berdasarkan papan informasi proyek, anggaran yang digelontorkan sangat fantastis, yakni sebesar Rp490 miliar untuk dua titik Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat.
Proyek raksasa ini digarap oleh BUMN PT Hutama Karya (Persero) dengan estimasi waktu pengerjaan 240 hari kalender, yakni sejak Januari hingga target rampung pada 20 Juli 2026. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan kondisi bangunan yang tampak pesimis bisa diselesaikan tepat waktu.
Keterlambatan ini turut dikonfirmasi oleh salah seorang pekerja proyek, Didit. Ia menyebutkan bahwa hingga pertengahan Juni ini, penyelesaian fisik bangunan baru menyentuh angka 60 persen.
”Kalau progresnya mungkin sekitar 60 persen. Efektif mulai pekerjaan dari bulan Februari dan berakhir di bulan Juli, ini target dari Satgas Kementerian,” ungkap Didit saat ditemui di sekitar lokasi.
Dengan realisasi pekerjaan yang baru mencapai 60 persen sementara tenggat waktu tinggal menyisakan kurang lebih satu bulan, bungkamnya Kepala Satgas justru semakin memperjelas indikasi ketidakberesan.
Alih-alih memberikan kepastian kepada publik, sang Kepala Satgas lebih memilih berlalu dan membiarkan para pekerja berbenturan dengan jurnalis di lapangan.
Pos Terkait
Pos Trending
Tidak ada komentar