Libatkan ASN DPRD sebagai Agen Perlinsos, Pemkab Optimalkan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Kamaruddin Kay
9 Nov 2026 14:13

2 menit membaca

POLMAN, akarnews.id — Dinas Sosial (Dinsos) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar layanan jemput bola pendaftaran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD, Senin (9/11/2026).

Langkah kolaboratif ini berdampak langsung pada penguatan kualitas layanan publik dan ketepatan sasaran bantuan sosial di tingkat warga lokal.

Dengan melibatkan ASN sebagai Agen Perlinsos, pemerintah daerah berupaya mendekatkan pendampingan sosial langsung ke tengah masyarakat, sehingga warga yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat terakomodasi secara lebih akurat dan transparan.

Pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti arahan strategis pemerintah, termasuk Surat Edaran Menteri PANRB dan instruksi Kementerian Sosial, yang menuntut pengerahan ASN lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi motor penggerak digitalisasi bantuan sosial.

Keterlibatan ASN dalam jejaring Agen Perlinsos ini membawa tiga fungsi krusial bagi warga.

Percepatan Registrasi Nasional: Akselerasi Perlinsos Digital melalui pelibatan ASN di Setwan DPRD memperluas jaringan agen secara masif hingga ke lingkungan tempat tinggal warga.

Kawal Akurasi Bansos: ASN bertindak sebagai relawan pendamping bagi tetangga atau warga sekitar untuk mendaftar, mengusulkan data, maupun mengajukan sanggahan bansos secara mandiri melalui aplikasi.

Syarat Integrasi IKD: Kehadiran petugas Disdukcapil di lokasi memastikan para ASN dapat langsung melakukan pemindaian QR code dan verifikasi biometrik wajah, karena akun IKD yang aktif dan terverifikasi merupakan syarat mutlak untuk masuk serta bertugas di Portal Agen Perlinsos.

Melalui sinergi jemput bola ini, para ASN di lingkungan Setwan DPRD diharapkan tidak hanya tertib administrasi digital melalui aktivasi IKD, tetapi juga mampu langsung turun tangan membantu warga sekitar dalam menciptakan transparansi serta validitas data sasaran program perlindungan sosial. (*)