Soroti Pengadaan Baju Gastib, HMI Polman: Desa Bukan Tempat Membuang Dosa Pj Bupati
Ahmad Idris Ketua HMI Polman.AKARNEWS.ID, POLMAN – Wacana pemerintah Kabupaten Polman yang meminta desa menganggarkan pengadaan baju Petugas Ketertiban TPS (Gastib) mendapat sorotan dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Polman.
Ketua umum HMI Polman, Ahmad Idris mengatakan desa bukan tempat membuang dosa kesalahan kebijakan pj bupati Polman.
“Berdasarkan surat perintah Pj Bupati Polman mengenai penganggaran baju linmas yang di tujukan kepada kepala desa di Kabupaten Polman, merupakan bukti bahwa pj bupati Polman mencoba melempar dosa kepada desa” kata Ahmad kepada akarnews.id, Selasa, (15/10/2024).
Ia juga memberi peringatan kepada PJ Bupati Polman untuk tidak asal-asalan dalam mengambil kebijakan.
“Kami memberi warning yang sangat serius kepada PJ bupati Polman untuk tidak bermain main dalam penetapan kebijakan pengadaan baju linmas. Jika pj bupati Polman memaksakan kebijakan ini maka sudah barang pasti kami akan mengambil sikap tegas untuk menolak kebijakan yang sebelumnya juga tidak dijalankan sesuai prosedur perenaan di waktu pemilu lalu” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad juga menduga bahwa pengadaan itu adalah upaya menutupi kerugian yang di timbulkan oleh pengadaan pasa pemilu lalu yang secara prosedural berpotensi ada tindakan melawan hukum.
“Kami konfirmasi ke salah satu desa yang enggan disebut namanya. pengadaan di desa itu tidak boleh berstatus barang bekas” ungkapnya.
“Jika pengadaan ini berarti menarik baju linmas dari gudang KPU dan di masukan untuk pengadaan maka sesungguhnya bukan hanya kesalahan prosedural tapi pj bupati telah berdagang dengan kepala desa. Dan menjadikan desa menanggung dosa kesalahan kebijakan pemilu lalu. Inilah gunanya kita punya penjabat bupati yang mau serius menangani masalah Polman bukan mereka yang berpotensi memainkan kebijakan anggaran melalui pengadaan barang untuk orientasi pribadi” sambungnya.
Ia juga mendesak penjabat bupati Polman tidak memaksakan kebijakan tersebut. Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan unjuk rasa jika kebijakan tersebut dipaksakan.
“Jika kebijakan ini dipaksakan kami pastikan Hmi Polman akan mengawal dan melakukan demo sebab ini adalah bagian dari persengkongkolan jahat. Dan jika terus dipaksakan kami meminta kepada pj gubernur Sulbar untuk mencopot pj bupati polman yang kami nilai tidak becus menjalankan tugasnya” tutupnya.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar