Aspirasi Pendidikan Tak Bersambut, Gedung DPRD Polman Dicoret Massa Aksi

POLMAN, AKARNEWS.ID – Eskalasi kekecewaan mewarnai aksi unjuk rasa aliansi Semarak Polman di depan kantor DPRD Polewali Mandar, Sulawesi Barat Selasa, (5/5/2026).

Massa melampiaskan kekesalan dengan melakukan aksi vandalisme dan menyegel gedung rakyat tersebut lantaran tak kunjung ditemui oleh satu pun anggota legislatif.

Baca Juga

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Biro Hukum Hadiri Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026

04 Feb 2026

Berdasarkan pantauan di lokasi, tembok bagian depan gedung DPRD Polman di coret cat semprot (piloks) berwarna merah. Di sisi kanan gedung, massa menuliskan kalimat tajam “Penipu Rakyat, DPRD Gagal”, sementara di sisi kiri tertulis “Gedung Ini Disita”. Tidak hanya tembok, kedua pintu kaca utama masuk gedung juga tidak luput dari coretan massa aksi.

Aksi pencoretan ini dipicu oleh rasa abai yang dirasakan massa setelah berjam-jam melakukan orasi di bawah terik matahari, namun tidak ada perwakilan dewan yang bersedia menerima aspirasi mereka.

“Kenapa kemudian DPRD ini dilabeli penipu, karena ini sudah jadi kewajibannya bahwasanya jam kerja harus ada di kantor. Namun sampai detik ini satu pun tidak ada yang ada di kantor. Artinya kan menghianati janji-janjinya kepada masyarakat dan tidak masuk kerja, ini kan menghianati rakyat,” kata Rifai ketua Kammi, kepada wartawan.

Baca Juga

Eksekusi Rumah di Lapeo Berlangsung Ricuh, Sejumlah Sajam dan Warga Diamankan Polisi

22 Mei 2025

“Karena tidak satupun batang hidung anggota DPRD yang muncul. Jadi kita menyatakan bahwasanya DPRD Polman hari ini bolos, tidak masuk kerja di jam-jam kerja,” tambahnya.

Meski diwarnai aksi coret-mencoret, massa menegaskan bahwa fokus utama mereka tetap pada perbaikan sistem pendidikan di Polman. Terdapat tiga poin krusial yang mereka desak kepada DPRD:

Tolak Pengalihan Anggaran: Massa menuntut DPRD untuk memastikan kemurnian anggaran pendidikan dan menolak keras pengalihan alokasi 20% anggaran pendidikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kesejahteraan Guru Non-ASN: Mendesak DPRD mendorong kebijakan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru non-ASN/PNS melalui fungsi pengawasan mereka.

Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan informasi dan transparansi terkait *mandatory spending* (belanja wajib) sektor pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar yang dinilai masih belum terbuka.