Sayangkan Aksi Vandalisme di Gedung DPRD Polman, Sekwan: Sebaiknya Orasi Secara Intelektual
POLMAN, AKARNEWS.ID – Gedung DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terpantau sepi dari aktivitas legislator saat puluhan massa aksi Semarak Polman datang mengepung, Selasa (5/5/2026).
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Polman, Muh. Akbar, mengonfirmasi bahwa mayoritas anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
“Hari ini banyak anggota DPR yang kunjungan kerja. Komisi I dan Komisi II setahu saya ke Makassar,” ujar Muh. Akbar saat memberikan keterangan di lokasi aksi.
Akbar menjelaskan bahwa kekosongan gedung bukan merupakan upaya menghindari massa, melainkan karena agenda kerja yang sudah terjadwal. Ia mengaku telah mencoba menghubungi pimpinan dewan, namun pimpinan sedang berada di luar kota.
“Tadi Pak Agus Pranoto ada kegiatan di Majene. Namun, informasi terbaru dari Pak Imran, beliau siap menerima massa aksi secara lengkap pada hari Kamis mendatang bersama pimpinan lainnya,” jelasnya.
Menanggapi aksi massa yang memuncak hingga terjadi penyegelan dan vandalisme, Akbar mengaku terkejut. Ia mengklaim pihak Sekretariat DPRD tidak menerima surat pemberitahuan aksi sebelumnya, sehingga tidak ada persiapan untuk penyambutan aspirasi.
“Saya terus terang tidak tahu kalau ada demo. Saya tanya staf, tidak ada surat masuk. Saya tadi sedang memperbaiki lampu di belakang, tiba-tiba ada demo di depan,” ujar Akbar.
Terkait coretan bernada protes di tembok dan pintu kaca gedung DPRD, Muh. Akbar menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya tetap mengedepankan etika dan nilai intelektual.
“Kalau begini (corat-coret), Kabag Umum yang repot nanti beli cat baru lagi. Sebaiknya kita orasi secara intelektual saja, bicara bagaimana supaya pendidikan bisa maju. Tidak usah seperti ini,” tuturnya.
Meski gedung dalam keadaan kosong, massa tetap bersikeras menyampaikan poin-poin tuntutan utama massa.
Kemurnian Anggaran Pendidikan: Menolak pengalihan 20% anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesejahteraan Guru: Mendesak kebijakan penganggaran yang berpihak pada guru non-ASN/PNS.
Transparansi Anggaran: Menuntut transparansi mandatory spendingsektor pendidikan dan audit proyek infrastruktur penanganan banjir senilai Rp2,5 Miliar.
Massa aksi mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar pada Kamis mendatang sesuai dengan waktu yang dijanjikan pihak Sekretariat Dewan untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Polman.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar