PMII Komisariat IAI Polman Gelar Unjuk Rasa, Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan ASSAMI
PMII Komisariat IAI Polman aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Polman, Senin, (19/5/2025).AKARNEWS.ID, POLMAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI Polman berunjuk rasa di depan kantor bupati Kabupaten Polman, Senin, (19/5/2025).
Massa aksi menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten Polman menjelang 100 hari kerja. Mereka menuding kinerja pemerintahan H. Samsul Mahmud dan Nursami Masdar (ASSAMI) menjelang berakhirnya 100 hari kerja kebanyakan diisi kegiatan seremonial alih-alih menyelesaikan masalah masyarakat.
“Kami kader kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI DDI Polewali Mandar, menyatakan keprihatinan serius terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjelang berakhirnya 100 hari kerja Bupati. Alih alih menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, yang kami saksikan justru adalah dominasi kegiatan seremonial, pencitraan, dan seremoni panggung kekuasaan, yang jauh dari esensi pelayanan publik” Kata Korlap aksi, Hariyadi.
“Bupati terlihat lebih sibuk menghadiri acara acara seremonial, peresmian, dan seremoni panggung politik tanpa disertai dengan langkah konkret dan transparansi terhadap persoalan yang lebih esensial seperti” tambahnya.
Sejumlah masalah yang disoroti para pengunjuk rasa yakni pengelolaan sampah, penanggulangan banjir dan akses air bersih yang ketiganya merupakan program 100 hari kerja pemerintahan H. Samsul Mahmud dan Nursami Masdar.
Menurutnya, sampah masih menjadi persoalan akut. TPS tidak dikelola dengan baik, belum ada kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat belum diberdayakan secara maksimal.
Selain itu, wilayah yang rutin terdampak banjir belum menunjukkan adanya program mitigasi yang konkret. Tidak ada upaya serius dalam membenahi sistem drainase, reboisasi, atau edukasi kebencanaan. Banjir masih menjadi bencana berulang yang menandakan gagalnya perencanaan tata ruang dan lingkungan.
Sementara, akses kesehatan dan air bersih masih banyak warga di daerah pelosok yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh layanan kesehatan. Akses air bersih pun menurut mereka belum merata.
“Fakta ini berbanding terbalik dengan narasi kesejahteraan yang sering digaungkan oleh pemerintah” ujarnya.
“100 hari kerja bukanlah panggung untuk tampil seremonial dan simbolik belaka. Rakyat menanti aksi nyata, bukan sekadar pidato dan publikasi kegiatan formal yang hanya menguntungkan segelintir elit” pungkasnya.
Tiga tuntutan massa aksi.
1. Evaluasi terbuka dan transparan atas capaian 100 hari kerja Bupati.
2. Wujudkan program berbasis kebutuhan rakyat: pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan layanan dasar kesehatan dan air bersih.
3. Buka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membahas arah pembangunan daerah.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar