AKARNEWS.ID, JAKARTA – Aliansi mahasiswa seluruh indonesia menggelar demonstrasi dengan teman indonesia gelap di depan istana Negara, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut dimulai pada pukul 12.00 WIB hingga malam dengan titik kumpul berada di Taman Ismail Marzuki (TIM) Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada Senin (17/02/2025).
Tajuk Indonesia Gelap dipakai guna mendesak pemerintah pusat terkait situasi negara yang diklaim memburuk.
Menurut massa aksi, Isfa’zia Ulhaq, tagar #Indonesiagelap merupakan tidak adanya titik terang kabinet merah putih dalam mengeluarkan kebijakan di 100 hari kerja.
“Kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak memiliki titik terang, sehingga kita menamakan gerakan ini dengan nama indonesia gelap” ucap korlap Isfa’zia Ulhaq perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
Massa aksi Indonesia Gelap tersebut membawa beberapa tuntutan diantaranya :
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Aksi tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari universitas yang ada di jakarta seperti, Himapol Indonesia, Upnvj bergerak, GMNI Uin Jakarta, LMID, BEM TRILOGI, Jimasos Unusia, BEM YARSI, BEM PTMU, Serikat Mahasiswa Indonesia, Institut Teknologi Bisnis, dan beberapa universitas lainnya. (Kambo)
