AKARNEWS.ID, MAKASSAR – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bersana kawan pekerja migran Indonesia ( PMI) Sulsel menggelar sosialisasi penempatan dan pelindunga pekerja migran Indonesia di Kampung Kuliner Jl Hertasning, Makassar, Jumat (27/9/2024)
Perwakilan dari BP3MI Makassar, Arya mengatakan kegiatan ini memfasilitasi calon PMI di Sulawesi Selatan untuk perlindungannya.
Kegiatan ini diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur lembaga, desa dan penggiat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Sosialisasi ini adalah lanjutan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BP3MI Makassar. Sebelumnya kegiatan yang sama telah berlangsung di beberapa kabupaten, antara lain Jeneponto, Maros, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, Wajo, dan lain lain. Serta berikutnya akan diselenggarakan di Tanah Toraja, Bone, Takalar dan Palopo.
Arya menjelaskan, dasar hukum, persyaratan penempatan PMI yakni usia berkisar 18-45 dan usia potensial, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta terdaftar miliki BPJS ketenagakerjaan.
Selain itu, aplikasi siap kerja, KTP elektronik, KK, surat keterangan perkawinan, BPJS TK, Sertifikat kompetensi kerja./ijasah sekolah.
“Prosedur melakukan pendaftaran pada akun siap kerja dan akan diverifikasi oleh operator dinas,” kata Arya.
Sementara itu, Kabid Penempatan Dinas Tenaga Kerja Gowa, Syahrul berharap dalam rangka menerjemahkan perintah UU nomor 18 tahun 2017 tentang PMI dalam pasal 40, 41,42 bahwa pemerintah proplvinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa agar dapat melaksanakan penyebaran informasi atau sosialisasi secara terukur dan sistemik.
“Agar masyarakat di Sulawesi Selatan tidak lagi menjadi korban penempatan PMI ilegal dan tentu jika PMI yg ditempatkan secara prosedural tentu lebih memastikan Pelindungan PMI” ungkapnya
Menurut dia, negara penting untuk memberi penghargaan tertinggi bagi PMI. terlebih PMI adalah penyumbang devisa terbesar setelah migas.
Ketua Kawan PMI Sulawesi Selatan, Iwan Salassa mengatakan pentingnya memassifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan rakyat terfasilitasi untuk menjadi PMI dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
“Sekaligus untuk memastikan terhindar dari PMI unprosedural atau TPPO,” ujarnya. (Rls)
