AKARNEWS.ID, MAKASSAR – Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (Lapar) Sulsel bersama Bawaslu Kabupaten Gowa dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa kolaborasi melaksanakan kegiatan bedah buku.
Buku karya komisioner Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty berjudul “Inovasi pengawasan pemilu 2024” itu di bedah di Cafe Lorong Jalan Salemba, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel, Jumat, (24/1/2025).
Buku ini memotret kerja-kerja pengawasan dan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu selama proses Pemilu berdasarkan pengalaman penulis.
Adapun tiga orang diundang sebagai narasumber yakni, Prof. Firdaus Muhammad seorang pengamat politik dan akademisi UIN Alauddin Makassar. Selain itu ada juga Megawati Aktivis Perempuan Lapar Sulsel, Nurlira Goncing, Ketua JPPR Sulsel dan Juanto Avol komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa.
Megawati selaku pembicara pertama menyampaikan bahwa buku yang ditulis oleh Lolly Suhenty ini cocok untuk semua kalangan. Ia menilai, buku ini dikemas dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
“Kita membaca buku ini tidak berat, tidak kaku. Buku ini dikemas secara mudah,” ujarnya
“Buku ini mengupas tuntas tentang program pengawasan, pencegahan dan hubungan masyarakat. Kemudian juga menulis beberapa aturan yang dikeluarkan Bawaslu,” lanjutnya.
Sementara itu, Nurlira Goncing, menyampaikan bahwa selama ini memang terdapat adanya inovasi yang dilakukan pihak Bawaslu dalam kerja-kerja pengawasan dan pencegahan yang tidak ditemukan pada Pemilu sebelumnya.
“Menyoal inovasi pemilu. Itu benar adanya bahwa Bawaslu hari ini betul-betul sudah melakukan inovasi. Misalnya ada pengadaan bus keliling untuk pengaduan masyarakat. Menurutku, itu salah satu terobosan yang dilakukan Bawaslu yang bersifat positif. Juga ada soal ruang inklusifitas untuk semua kalangan,”ungkapnya
Kendati demikian, ia menilai masih terdapat kekurangan yang belum dimasukkan dalam buku tersebut. Misalnya apa-apa saja kekurangan kerja-kerja pengawasan dan pencegahan ditingkat bawah, misalnya PTPS.
“Ada penjelasan secara umum, namun tidak ada penjelasan secara spesifik terkait kekurangan kerja-kerja pengawasan dan pencegahan ditingkat bawah itu sendiri,” ungkapnya.
Lira juga bilang, ada beberapa temuan lembaga pemantau ditingkat bawah tapi belum ada secara spesifik di dalam penjelasan buku tersebut. Misalnya, kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) masih sangat kurang efektif.
“Sedikit kekurangan buku ini. Tidak semua hasil pemantauan dimasukkan dalam buku ini,” ujarnya.
Firdaus Muhammad mengapresiasi langkah yang diambil oleh Lolly Suhenti dengan merekam semua proses kerja-kerja bawaslu, yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk semua kalangan. Apalagi terdapat gambaran apa yang harus harus dilakukan masyarakat maupun yang lain dalam melakukan pengawasan dan upaya pencegahan.
“Buku ini menarik karena dituliskan seorang komisioner yang tentu tidak lepas dari perannya sebagai yang membawahi divisi baru di Bawaslu,” ujarnya.
“Buku ini merekam usaha-usaha atau inovasi-inovasi yang dilakukan Bawaslu selama proses pemilu kemarin. Dan kita bisa juga menemukan pemikiran Loly Suhenti vsecara personel dalam menawarkan gagasannya,” tambahnya.
Ia pun berharap, buku karya Loly Suhenti bisa sampai ke semua kalangan untuk dijadikan bahan refleksi. Apalagi, dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami.
“Dan saya kira buku ini harus dibaca semua kalangan terutama penyelenggara, politisi, media dan aktivi, sebagai bahan refleksi, juga membandingkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya,” tuturnya.
Selain itu, ia berharap ada sudut pandang pengalaman penyelenggara dari tingkat bawah. “Sehingga terkoneksi pengalaman seorang komisioner pusat dan tingkatan bawa yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya
“Kalau dipusat lebih banyak membuat regulasi, tetapi dibawah itu menjalankan regulasi itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Juanto Avol mengatakan buku tersebut menyoal kerja-kerja pengawasan berdasarkan situasi dan kondisi masalah yang terjadi dalam proses Pemilu.
Selain itu buku ini sekaligus refleksi untuk semua kalangan dalam menghadapi pemilihan selanjutnya.
“Ideologi buku ini memberikan gambaran bahwa urusan pengawasan dalam konteks pemilu dan pilkada bukan hanya Bawaslu, tapi ini memasuki semua pihak. Baik dalam rana ruang diskusi, digital maupun kelompok komunitas,” ungkapnya.
“Hal lain, buku ini juga bicara soal gender, inklusif yang dibangun secara berjenjang, termasuk ruang media sosial,” lanjutnya.
Lebih jauh, Avol menambahkan bahwa buku ini diekspos lantaran ada aturan maupun persoalan yang mesti diketahui oleh semua kalangan. Terlebih buku tersebut cukup mudah dipahami dan masih sangat relevan dengan masalah yang ada.
“Inovasi yang dilakukan Bawaslu dengan segala keterbatasan, makanya ide gagasan itu didorong kesemua lini secara luas,” pungkasnya. (*)
