DPRD Polman Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Layanan Dasar
POLMAN, AKARNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 melalui Rapat Paripurna yang digelar pada, Selasa, (12/5/2026).
Dalam laporannya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD memberikan apresiasi atas sejumlah capaian positif pemerintah daerah, namun juga merilis berbagai catatan kritis dan rekomendasi untuk evaluasi pembangunan ke depan.
Juru bicara Pansus DPRD, Anugrah Kurniawan mengawali laporannya dengan memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati dan jajaran atas kerja keras mereka memajukan daerah. Beberapa capaian yang mendapatkan pujian antara lain keberhasilan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,88 poin menjadi 70,71 poin, penurunan angka kemiskinan sebesar 1,64% yang merupakan angka penurunan tertinggi di wilayah Sulawesi Barat, serta berkurangnya angka pengangguran terbuka.
Pemerintah juga dinilai sukses menekan ketimpangan ekonomi masyarakat yang terlihat dari realisasi angka Gini Rasio sebesar 0,271, melampaui target yang ditetapkan yakni 0,320.
Meski demikian, DPRD memberikan sorotan tajam terhadap format dan substansi penyusunan dokumen LKPJ. Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025 dinilai belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, baik dari segi cakupan, penyajian, maupun validitas data.
Laporan tersebut juga tidak menggambarkan analisis kinerja secara memadai, sehingga publik maupun dewan kesulitan mengetahui capaian target, faktor penentu keberhasilan, maupun faktor penghambat suatu program.
“Di sektor ekonomi makro, DPRD menilai laju pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum memuaskan. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Polewali Mandar hanya tercapai di angka 3,86 dari target 6,28” Kata Anugrah saat membacakan rekomendasi.
Lebih lanjut, Capaian ini bahkan tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,94. Di sektor kualitas hidup, capaian IPM Polewali Mandar rupanya juga masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat.
Selain itu, Pansus membeberkan berbagai permasalahan mendasar pada urusan wajib pelayanan dasar. Di sektor pendidikan, dewan menemukan bahwa masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengalami buta aksara. Sementara di bidang kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi serta ketersediaan obat esensial yang belum memadai menjadi catatan merah bagi pemerintah daerah.
Menyikapi temuan tersebut, DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
Penyusunan Evaluasi Berbasis Data “Meminta Bupati untuk mempertimbangkan kompetensi SDM tim penyusun LKPJ serta memastikan penggunaan data yang valid dari OPD, agar LKPJ di masa mendatang menjadi dokumen evaluasi yang akuntabel” ujar Anugrah.
Mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pajak berbasis data, digitalisasi pajak hotel dan restoran, serta pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) demi mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
Menyusun kebijakan strategis dengan anggaran proporsional untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah. Pada sektor kesehatan, didorong agar pemerintah menjamin ketersediaan obat esensial di seluruh fasilitas serta menyediakan pelayanan medis yang layak di daerah terpencil.
Meminta penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada sistem merit tanpa diskriminasi. Bupati juga diminta mengevaluasi OPD pengampu layanan dasar dan pengelola data kemiskinan yang dinilai tidak optimal.
Pihak dewan berharap agar dokumen rekomendasi ini dapat menjadi rujukan wajib dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
“Semoga Visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya serta berwawasan lingkungan dapat terwujud,” tutupnya.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar