Muskab Kadin Polman Dilakukan Sembunyi-sembunyi: Gapensi, Hipmi, dan Iwapi Kompak Layangkan Protes

AKARNEWS.ID, POLMAN – Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Polewali Mandar (Polman) memicu kontroversi dan sorotan dari sejumlah organisasi profesi pengusaha.

Kegiatan yang menetapkan kepengurusan baru tersebut dinilai cacat prosedural dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi karena dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan mitra strategis dan organisasi profesi di bawah naungannya seperti Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi Polman), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi Polman) dan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi Polman).

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Polman sebagai mitra strategis Kadin Polman juga tak diberitahu terkait pelaksanaan Muskab tersebut.

​Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, secara terbuka menyatakan penyesalannya atas pelaksanaan Muskab yang terkesan mendadak dan tanpa koordinasi tersebut.

Sebagai kepala daerah sekaligus mantan Ketua Kadin Polman, ia mengaku sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait agenda Muskab tersebut.

​”Kami sangat menyesalkan adanya musyawarah Kadin daerah tanpa ada konfirmasi kepada kami, baik sebagai mantan Ketua Kadin maupun sebagai Bupati. Padahal Kadin adalah mitra strategis pemerintah untuk membangun komunikasi dengan pelaku usaha demi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Samsul Mahmud saat memberikan keterangan kepada media, Kamis, (25/12/2025).

​Ia juga menyoroti adanya dugaan kepentingan pribadi di balik pelaksanaan musyawarah yang ia duga dilakukan secara “sembunyi-sembunyi”.

“Saya melihat ini ada semacam cacat prosedural. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan kepentingan tertentu sehingga mengadakan musyawarah dadakan. Ini tidak benar,” tambahnya.

Sebagai mitra strategis Kadin, dan juga mantan ketua Kadin Polman berharap sebelum melaksanakan musyawarah daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait.

“Makanya saya selaku pemerintah daerah, bagaimana supaya dunia usaha ini memang harus kita betul-betul bangun. Pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam membangun daerah harusnya kan  ada koordinasi, ada komunikasi yang dibangun. Apalagi kami ini kan mantan Ketua Kadin Polman, Ketua Hipmi dan juga pelaku usaha” jelasnya.

“Tentu sebagai mitra strategis Kadin Polman, kami selaku pemerintah berharap polemik ini bisa diselesaikan secara baik-baik sesuai mekanisme dalam AD-ART. Jangan ada pihak-pihak karena kepentingan tertentu melaksanakan musyawarah dadakan. Ini kan ndak benar” Pungkasnya.

​Senada dengan Bupati, sejumlah organisasi profesi pengusaha seperti Gapensi, Iwapi, dan Hipmi juga melayangkan protes keras. Makmun Mustafa dari Gapensi juga menyayangkan tindakan karetaker Kadin Polman, Harli, yang tiba-tiba melaksanakan Muskab tanpa melibatkan unsur-unsur organisasi yang seharusnya berhimpun di dalam wadah Kadin.

​”Menurut penilaian kawan-kawan di provinsi sendiri, ini cacat prosedural. Kadin bukan organisasi liar, ada AD/ART yang harus dipatuhi. Sebagai induk organisasi profesi, mestinya Gapensi, Hipmi, dan Iwapi dilibatkan. Kami tak dilibatkan, mestinya sebagai organisasi yang bernaung di dalam Kadin dilibatkan, kami hanya tahu dari media sosial,” ujar Makmun.

Menurutnya tidak ada alasan bagi Kadin Sulbar tidak melibatkan Gapensi dalam Muskab karena posisi Gapensi di Kadin Pusat sangat strategis begitu juga dengan organisasi usaha lainnya seperti Iwapi dan Hipmi.

Makmun berharap, pengurus Kadin Pusat dapat melakukan koreksi terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kadin Sulbar yang secara mendadak melaksanakan Muskab Kadin Polman.

“Kami berharap Kadin Pusat ini bisa melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Kadin Sulbar sekarang ini karena ini hal yang menurut saya sungguh hal yang memalukan” Tegasnya.

​Penolakan serupa datang dari Ketua Iwapi Polman, Hj. Nurjannah Ali Muchtar Sewai, yang juga owner Toko Suaramas Mobilindo mengatakan sebagai bagian dari pengurus Kadin demisioner, ia merasa komunikasi dalam organisasi telah terputus secara sepihak.

​”Kami sangat tidak setuju dengan Muskab kemarin. Bayangkan, Bupati saja tidak tahu, apalagi kami. Sepertinya ini dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Padahal selama ini kami selalu menjalin komunikasi mengenai masa depan Kadin,” ungkap Nurjannah.

Sementara itu, Ketua Hipmi Polman, Fahry Fadly juga melayangkan protes terkait Muskab tersebut. Kata dia, Kadin sebagai organisasi besar mestinya tak melakukan hal yang dianggap melanggar prosedural.

“Hipmi juga sangat menyayangkan terkait adanya muskab secara diam-diam. Tentu Kadin ini adalah organisasi yg besar tentu ada ADRT yang mengatur” Tegasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara Muskab maupun Kadin Provinsi belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan cacat prosedural dan minimnya koordinasi yang dikeluhkan oleh jajaran pemerintah daerah dan organisasi profesi di Polewali Mandar.