Kawal Capaian Pembangunan, DPRD Polman Bedah LKPJ 2025 Bersama Bapperida Sulbar
MAMUJU, AKARNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Polman bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ ini bertujuan untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 sekaligus menyelaraskan arah perencanaan pembangunan antara kabupaten dan provinsi.
Rombongan legislator dari Bumi Tipalayo tersebut diterima oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, yang didampingi oleh jajaran kepala bidang. Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi mendalam terhadap capaian pembangunan yang telah berjalan sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam menekan angka kemiskinan di Polewali Mandar.
DPRD Polman menaruh perhatian serius pada bagaimana intervensi anggaran benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara statistik.
Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menjelaskan kepada rombongan DPRD Polman bahwa tantangan utama saat ini adalah harmonisasi data.
“Yang perlu kita benahi adalah harmonisasi antara proses verifikasi dan validasi data BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional BPS. Ketidaksinkronan waktu kerap membuat dampak bantuan sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam data statistik,” jelas Angga.
Ia menekankan pentingnya percepatan administratif agar intervensi tepat momentum dengan periode pengambilan data BPS pada bulan Maret dan September.
Selain masalah kemiskinan, pertemuan tersebut juga membahas penerapan Indeks Modal Manusia (IMM) dalam dokumen RPJMD provinsi. Indikator baru ini mencakup penanganan stunting sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang di Sulawesi Barat, termasuk di Polewali Mandar.
Perwakilan DPRD Polman juga memberikan catatan penting mengenai optimalisasi anggaran. Mereka mendorong pemanfaatan APBD Perubahan 2026 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) secara maksimal untuk memperkuat program-program ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa strategi penggunaan anggaran di masa transisi perencanaan merupakan faktor kunci.
“Pemanfaatan anggaran harus benar-benar strategis dan tepat sasaran untuk mempercepat pencapaian target makro yang sudah disepakati bersama,” tegas Amujib.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman antara DPRD Polman dan Pemprov Sulbar untuk terus memperkuat komunikasi. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan setiap program pembangunan tidak hanya sukses secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Polewali Mandar dan Sulawesi Barat secara luas.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar