Tanah Jarang di Mamuju, antara Harapan Bangsa dan Air Mata Petani

Avatar photo
Kamaruddin Kay
22 Nov 2026 18:54
SULBAR 0
3 menit membaca

☕ Traktir Kopi Akarnews

Dukung jurnalisme independen.

Oleh : Ahmad Zaky Al Mahdaly (Ketua LESBUMI NU SulBar) 

OPINI — Belakangan ini, dinamika eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) oleh PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) di Kabupaten Mamuju—khususnya di wilayah Takandeang dan Botteng—menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Sulawesi Barat.

Di satu sisi, pemerintah pusat memandang komoditas ini sebagai aset strategis untuk masa depan industri teknologi tinggi dan transisi energi nasional. Di sisi lain, masyarakat lokal menyuarakan kekhawatiran atas keberlanjutan kebun produktif, kelestarian lingkungan, serta ruang hidup yang telah menopang ekonomi mereka selama puluhan tahun.

Sebagai rakyat  Sulawesi Barat, saya memandang tarik-menarik kepentingan ini bukan sebagai jalan buntu, melainkan ujian bagi kedewasaan tata kelola pemerintahan kita.

Kita harus jujur pada koridor konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Karena itu, menolak pemanfaatan sumber daya alam secara mutlak bukanlah pilihan yang realistis di tengah kebutuhan pembangunan nasional.

Namun, mengabaikan suara dan hak masyarakat terdampak demi mengejar angka investasi semata juga merupakan kekeliruan besar dalam bernegara.

Pemerintah daerah dan DPRD berdiri tepat di tengah-tengah: mengawal mandat strategis negara sekaligus memastikan rakyat tidak sekadar menjadi penonton—apalagi korban—di tanahnya sendiri.

Agar kepentingan pusat, daerah, dan masyarakat dapat bertemu dalam satu frekuensi yang logis, ada tiga prinsip utama yang harus kita kunci bersama sejak dini.

Pertama, hilirisasi di Sulawesi Barat harus menjadi harga mati.

Sulawesi Barat tidak boleh mengulang sejarah pahit banyak daerah penghasil tambang di Indonesia yang hanya kebagian kerusakan ekologis dan jalanan rusak, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati di luar daerah.

Sejak tahap eksplorasi yang berlangsung saat ini, kita harus memastikan bahwa jika kelak cadangan LTJ dinyatakan layak produksi, fasilitas pengolahan dan pemurniannya wajib dibangun di Sulawesi Barat.

Hilirisasi lokal adalah satu-satunya jalan agar daerah memperoleh efek berganda (multiplier effect), mulai dari peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi putra-putri Sulbar.

Kedua, ubah pola ganti rugi menjadi kemitraan ekonomi jangka panjang.

Penolakan warga di Takandeang dan Botteng sangat masuk akal secara ekonomi. Lahan mereka bukanlah lahan tidur, melainkan kebun durian, kakao, dan cengkih yang memberikan penghasilan rutin secara berkelanjutan.

Jika pendekatan yang dipakai hanya skema ganti rugi putus (jual-beli lahan), uang kompensasi berisiko habis dalam hitungan tahun dan melahirkan kemiskinan struktural baru.

Kita perlu mendorong skema kompensasi berbasis kemitraan jangka panjang, bagi hasil yang berkeadilan, serta penyiapan sumber daya manusia lokal melalui pendidikan vokasi agar warga setempat bisa menjadi pelaku utama industri, bukan sekadar buruh kasar.

Ketiga, jadikan kajian ilmiah dan tata ruang sebagai wasit yang adil.

Perdebatan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan sering kali buntu karena masing-masing pihak berjalan dengan asumsi. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD dan ketegasan Pemerintah Provinsi diuji. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian daya dukung lingkungan harus ditegakkan tanpa kompromi.

Kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sentra pangan vital masyarakat harus ditetapkan sebagai zona terlarang untuk aktivitas ekstraktif.

Sementara pada zona yang layak kelola, transparansi pengelolaan limbah dan pengawasan dampak lingkungan wajib dibuka kepada publik dengan melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat setempat.

Investasi yang baik adalah investasi yang tumbuh bersama kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. PT Perminas sebagai representasi BUMN dan pemerintah pusat harus membangun komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif di tingkat tapak, sehingga tidak muncul kecurigaan di tengah warga.

Harapan besar rakyat, DPRD Sulawesi Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan eksplorasi ini. Kita mendukung penuh upaya hilirisasi nasional, dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: kemakmuran rakyat Sulawesi Barat dan kelestarian alam Bumi Malaqbi harus menjadi tujuan akhirnya

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x