Telan Anggaran Rp 2,2 Miliar, Proyek Revitalisasi SMPN 4 Polewali Diduga Sarat Penyimpangan dan Tak Sesuai RAB

Avatar photo
Kamaruddin Kay
20 Mei 2026 18:01
3 menit membaca

POLMAN, AKARNEWS.ID – Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang tengah berlangsung di SMP Negeri 4 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, proyek pembangunan sarana pendidikan yang menelan anggaran miliaran rupiah ini diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengabaikan standar keselamatan kerja.

​Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini merupakan program dari Direktorat Sekolah Menengah Prima, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026. Dana bantuan yang dikucurkan terbilang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 2.238.302.220 (Dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

​Proyek ini dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak 23 April hingga 20 Oktober 2026.

​Namun, besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat tersebut tampaknya tidak berbanding lurus dengan teknis pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil pantauan langsung Akarnews.id, Rabu, (20/5/2026) di lokasi proyek, ditemukan sejumlah indikasi kejanggalan teknis yang memicu dugaan kuat bahwa pengerjaan proyek tersebut lari dari RAB yang telah ditetapkan.

​Beberapa temuan krusial di lapangan antara lain:

​Ketidaksesuaian Spesifikasi Besi

Salah satu temuan yang paling fatal adalah terkait penggunaan material besi untuk struktur bangunan. Berdasarkan dokumen RAB, proyek ini seharusnya menggunakan besi diameter 10 ulir. Namun, fakta yang ditemukan di lokasi menunjukkan pelaksana justru menggunakan besi diameter 10 polos. Perbedaan jenis besi ini tentu berpengaruh besar pada daya ikat beton dan kekuatan struktur bangunan.

​Tidak Ada Direksi Keet

Di lokasi proyek yang menelan dana hingga Rp 2,2 miliar ini, tidak terlihat adanya bangunan Direksi Keet (kantor sementara proyek) yang lazimnya wajib didirikan sebagai pusat administrasi, pengendalian, dan penyimpanan dokumen teknis proyek di lapangan.

​Pencampuran Material Manual tak Pakai Molen

Pekerja terpantau mencampur semen (adukan material) hanya menggunakan tenaga manusia secara manual. Tidak terlihat adanya alat berat atau mesin pencampur semen (molen). Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu kualitas beton/bangunan yang dihasilkan.

​Penggunaan Kusen Bekas

Ditemukan fakta bahwa pada beberapa ruangan kelas yang sedang direvitalisasi, pelaksana proyek masih menggunakan kusen jendela yang lama. Kusen bekas tersebut tampak dipasang dan dicampur dengan beberapa kusen kayu yang baru. Praktik ini memunculkan tanda tanya besar terkait peruntukan anggaran pembelian material baru.

​Abaikan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tampak sama sekali tidak diterapkan. Para pekerja dengan leluasa mengerjakan proyek dengan risiko tinggi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek, rompi, maupun sepatu safety.

​Berbagai temuan ini tentu memunculkan kekhawatiran terkait kualitas akhir dan aspek keamanan dari bangunan sekolah yang akan digunakan oleh para siswa nantinya.

Proyek tersebut juga masih dalam tahap pengerjaan hingga bulan Oktober 2026. Sedikitnya, sembilan ruangan kelas akan dilakukan revitalisasi dan pembangunan toilet siswa juga masih dikerjakan.

Pengawasan dari pihak terkait dinilai sangat lemah, mengingat pengerjaan proyek sudah berjalan namun indikasi penyimpangan terjadi secara kasat mata.

​Tim Akarnews.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah SMP Negeri 4 Polewali, Kamaluddin sebagai penanggungjawab kegiatan perihal temuan-temuan di lapangan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari pihak tersebut.

Masyarakat mendesak agar Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk mengecek langsung kesesuaian fisik bangunan dengan RAB agar uang negara tidak menguap sia-sia. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x