Teatrikal Pilu Ibu Hamil Ditandu: Simbol Kemarahan PC PMII di Polman terhadap Buruknya Infrastruktur

POLMAN, AKARNEWS.ID – Unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar (Polman) di depan Kantor Bupati Polman, Selasa (2/6/2026) diwarnai dengan aksi teatrikal.

Sejumlah mahasiswa memeragakan seorang ibu hamil terpaksa ditandu karena akses jalan rusak parah tak dapat dilalui kendaraan hingga fasilitas kesehatan yang sangat jauh.

Teatrikal ini dilakukan menyusul adanya kejadian seorang ibu hamil di Desa Ratte, Kecamatan Tutar, Polman terpaksa di tandu sejauh 9 kilometer menggunakan alat seadanya menuju fasilitas kesehatan pada bulan Mei lalu. Naasnya, setibanya di puskesmas, anak dalam kandungan tak bisa diselamatkan. Sang ibu mengalami pecah ketuban saat dalam perjalanan.

Kordinator aksi, Sannur mengatakan teatrikal ini sebagai simbol bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan masyarakat yang ada di pelosok desa.

“Mnimal kalau jalannya tidak bisa di perbaiki, ya fasilitas kesehatan di daerah-daerah rentan itu perlu memadai sehingga masyarakat tidak lagi khawatir dan harus keluar dari desa dengan berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak” ujarnya.

“ini sangat miris sebab kita tau bahwa pemerintah daerah itu mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa mengenai persoalan kesehatan melalui skema UHC namun di balik itu ada hal yang memilukan dan pemerintah tidak pernah belajar dari itu semua” pungkasnya.

Para demonstran ini juga menyoroti sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar seperti data kemiskinan, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan yang rusak parah di daerah terpencil.

Selain itu mereka menagih realisasi visi-misi Bupati sekaligus mengkritik lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif di daerah tersebut.

​Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari carut-marutnya pendataan kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, hingga mendesak pengadaan alat berat untuk mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

​Ketua PMII Cabang Polman, Nurjihad, secara tegas mempertanyakan efektivitas peran DPRD dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Menurutnya, legislatif seharusnya menjadi garda terdepan untuk memastikan program kepala daerah berjalan sesuai harapan rakyat.

​”Pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati harus dilakukan secara maksimal. Namun yang kami lihat, fungsi tersebut belum berjalan optimal,” tegas Nurjihad di hadapan para wakil rakyat.

​Ia juga menyoroti arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai terlalu condong pada hilirisasi kakao. Padahal, kata Nurjihad, urat nadi perekonomian masyarakat Polman tidak hanya bergantung pada satu sektor tersebut. Selain itu, penempatan pejabat di posisi strategis yang minim kompetensi juga disorot karena berdampak langsung pada merosotnya kualitas pelayanan publik.

​Terkait kesejahteraan sosial, PMII membeberkan fakta mengenai kacaunya data kemiskinan berbasis desil. Banyak warga kurang mampu yang justru terdata di kategori desil 6 hingga 10, sehingga mereka terancam tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) yang menjadi haknya. (*)