
POLMAN, AKARNEWS.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polman, Selasa (2/6/2026). Aksi ini digelar untuk menagih realisasi visi-misi Bupati sekaligus mengkritik lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif di daerah tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari carut-marutnya pendataan kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, hingga mendesak pengadaan alat berat untuk mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketua PMII Cabang Polman, Nurjihad, secara tegas mempertanyakan efektivitas peran DPRD dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Menurutnya, legislatif seharusnya menjadi garda terdepan untuk memastikan program kepala daerah berjalan sesuai harapan rakyat.
”Pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati harus dilakukan secara maksimal. Namun yang kami lihat, fungsi tersebut belum berjalan optimal,” tegas Nurjihad di hadapan para wakil rakyat.
Ia juga menyoroti arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai terlalu condong pada hilirisasi kakao. Padahal, kata Nurjihad, urat nadi perekonomian masyarakat Polman tidak hanya bergantung pada satu sektor tersebut. Selain itu, penempatan pejabat di posisi strategis yang minim kompetensi juga disorot karena berdampak langsung pada merosotnya kualitas pelayanan publik.
Terkait kesejahteraan sosial, PMII membeberkan fakta mengenai kacaunya data kemiskinan berbasis desil. Banyak warga kurang mampu yang justru terdata di kategori desil 6 hingga 10, sehingga mereka terancam tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) yang menjadi haknya.
Di sektor kesehatan, kondisi miris fasilitas medis di desa terpencil seperti Ratte dan Besoangin tak luput dari sasaran protes. Mahasiswa mendesak pemerataan akses kesehatan demi mencegah terulangnya insiden tragis akibat keterlambatan penanganan medis.
”Masyarakat masih harus ditandu untuk mendapatkan layanan kesehatan. DPRD harus mendorong pendekatan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat agar tidak ada lagi kasus nyawa melayang seperti yang pernah terjadi di Tutar,” imbuh Nurjihad. PMII juga mendesak realisasi pengadaan alat berat untuk BPBD demi mempercepat penanganan longsor yang rawan terjadi di wilayah Matangnga.
Gelombang protes mahasiswa ini direspons langsung oleh Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, bersama Ketua Komisi II Amir, dan Ketua Komisi IV Agus Pranoto yang turun menemui massa.
Fahri Fadly mengapresiasi aspirasi yang dibawa oleh PMII dan mengklaim bahwa fungsi pengawasan legislatif tetap berjalan, salah satunya melalui berbagai rekomendasi dalam rapat paripurna.
”Terkait data kemiskinan, DPRD terus mendorong agar dilakukan rembuk desa secara rutin. Ini penting untuk memastikan warga yang benar-benar layak dibantu bisa terdata dengan valid,” ungkap Fahri. Ia menegaskan, jika pemerintah desa abai, DPRD akan menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turun langsung mengambil inisiatif.
Mengenai tuntutan alat berat, Fahri menjelaskan bahwa unit-unit tersebut saat ini bersiaga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meski demikian, DPRD telah melayangkan rekomendasi resmi ke Pemda untuk menambah armada darurat bencana.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, berjanji akan menindaklanjuti keluhan terkait fasilitas kesehatan dan karut-marut data sosial.
”Kami telah merekomendasikan pembentukan tim pembenahan data desil dan anak putus sekolah. Terkait faskes di daerah terpencil, kami segera memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta kejelasan mengenai kelayakan fasilitas tersebut,” pungkas Agus.
Sementara itu, pantauan di lokasi menunjukkan masifnya jumlah massa aksi yang memadati jalan di depan Kantor DPRD sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Satlantas Polres Polman terpaksa turun tangan melakukan rekayasa dan pengalihan jalur kendaraan guna mengurai kemacetan panjang selama aksi berlangsung. (*)


Tidak ada komentar