AKARNEWS.ID, POLMAN – Aksi demonstrasi puluhan Mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Rabu, (2/10/2024) siang kembali ricuh.
Dalam video yang beredar di media sosial, kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa yang hendak masuk ke dalam kantor gubernur menyampaikan aspirasinya dihalangi SatPol-PP dan aparat kepolisian yang berjaga.
Aksi saling dorongpun tak terhindarkan antara aparat dengan puluhan mahasiswa. Bahkan terlihat dalam video, para aparat yang berjaga menendang mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor gubernur.
Kordinator aksi, Ahyar mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa kali ini merupakan aksi yang ketuju kali. Meski demikian, PJ Gubernur Sulbar belum pernah menemui massa aksi.
Ia juga mengungkapkan, para mahasiswa acap kali dibenturkan dengan aparat saat melakukan aksi unjuk rasa.
“Kami akan tetap bertahan biarpun hujan karena ini sudah aksi jilid ke 7. Berharap Pj gubernur bisa menemui kami dan mendengarkan tuntutan kami dan jika ada tuntutan kami yang tidak bisa direaliasikan karena melanggar aturan atau ada batasan kewenangan yang dimiliki Pj kami akan terima, tapi terima kami menyampaikan aspirasi dan jelaskan kepada kami,”ungkap Ahyar, salah satu kordinator aksi.
“Kasian kami setiap aksi selalu dibenturkan dengan aparat yang berjaga,” katanya.
Para mahasiswa memilih bertahan meski dalam kondisi hujan deras. mereka meminta Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin hadir menemui massa aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyampaikan 11 poin tuntutan yakni.
1. Penghentian Perubahan Anggaran yang Merusak Program Strategis.
2. Prioritaskan Pengembangan Manufaktur Kopi dan Kakao
3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Lebih Efektif.
4.Meminta PJ Gub dan DPRD untuk tidak melakukan perombakan APBD Perubahan sehingga tidak relevan dengan program APBD Pokok.
5. Meminta PJ gubernur menghentikan pembelian bibit secara ugal-ugalan, yang bersifat jangka panjang.
6. Meminta PJ gubernur untuk memaksimalkan anggaran perubahan untuk kuota beasiswa pemimpin muda.
7. Hentikan wacana Pembentukan Dinas peternakan.
8. Evaluasi 8 Agenda Prioritas Gubernur (Utamanya Kemiskinan Ekstreem, Inflasi, Ekosistem Ekonomi Hijau, dan kedaulatan serta ketahanan pangan)
9. Meminta PJ gubernur klarifikasi PJ gubernur tidak melaksanakan upacara hari kesaktian Pancasila.
10. Hentikan membangun ego ego sektoral terhadap ASN purna dan ASN umum. Yg menghambat proses pelayanan kepadatan masyarakat.
11. penanganan Anak putus sekolah di sulawesi barat.
Ahyar mengatakan, jika tuntutan diatas tidak di realisasikan, maka mereka meminta Mendagri menarik PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, dan menggantikan dengan PJ gubernur baru.
Terpantau dilokasi, massa aksi membubarkan diri jelang malam, namun mereka berjanji masih terus melakukan aksi yang sama bila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. (*)
