Oleh: Hamzah Durisa (Penggiat Literasi/ Aktivis Gusdurian )
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai sebulan yang lalu. Tidak ada lagi riak-riak kemenangan, ataupun ratapan kekalahan. Yang ada sekarang adalah tantangan dan harapan melihat Polewali Mandar (Polman) 5 (lima) tahun ke depan.
Saat-saat menjelang ulang tahun yang ke-65 Polman, di waktu yang bersamaan juga tengah menyambut pemimpin baru, H. Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar (Assami) .
Keduanya datang dengan asa yang begitu besar dari masyarakat, mengusung tagline “Baik untuk Polman”. Namun, sebagaimana layaknya pemimpin di negeri ini, tantangan yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang ringan.
Tidak cukup hanya dengan niat baik, mereka harus melawan arus masalah yang sudah lama membelenggu daerah ini, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, hingga dugaan korupsi di tingkat desa.
Ketimpangan Pendidikan yang Mengakar
Pendidikan merupakan fondasi dasar dari sebuah peradaban, tetapi di Polman, ia masih berhadapan dengan banyak ketimpangan. Sekolah-sekolah di daerah pinggiran masih kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, bahkan buku pelajaran.
Sementara itu, akses ke pendidikan berkualitas bagi anak-anak desa sering kali terbatas karena faktor jarak dan biaya. Ini adalah tantangan besar yang harus dijawab oleh Assami. Bagi sekolah pelosok, untuk hanya sekadar mendapatkan pengajaran dari guru, selayaknya sekolah di kota, masih sangat jauh dari kata rutin.
Pendidikan bukan sekadar soal pembangunan gedung dan peralatan, melainkan juga tentang bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran itu sendiri. Peningkatan kapasitas guru, penyuluhan terhadap pentingnya pendidikan yang berkesinambungan, dan pengenalan teknologi pendidikan adalah langkah-langkah yang mendesak untuk diprioritaskan. Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan ketidakadilan pendidikan.
Namun demikian, yang lebih krusial lagi adalah pemerataan pendidikan. Tak jarang, anak-anak di desa-desa pelosok Polman harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menghadirkan sekolah-sekolah berkualitas di setiap kecamatan, dengan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas yang memadai, adalah pekerjaan rumah besar yang harus diemban oleh pemimpin baru ini.
Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga sarana untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau kita ingin Polman mju, maka kita harus menanamkan pada generasi muda kita bahwa mereka tidak hanya mewarisi sejarah, tetapi juga harus ikut menulisnya. Karena pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu peradaban baru.
Fasilitasi Kesehatan yang (belum) Berkeadilan
Salah satu isu yang paling krusial adalah bidang kesehatan. Pemberitaan terkait adanya pasien yang ditandu hingga berjam-jam bukanlah hal yang asing di mata publik Polman.
Ketidakmerataan fasilitas menjadi penyebabnya. Infratruktur jalan yang hingga saat ini masih belum dirasakan sama oleh semua warga.
Fakta ini tetap saja menjadi masalah. Ketika ada orang yang sakit, mobil ambulan kewalahan untuk menjangkau lantaran jalan terjal masih menghambat.
Assami harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Polman tidak hanya terpusat di kota, tetapi dapat menjangkau seluruh pelosok.
Pemerintah Polman kedepan mesti membangun puskesmas-puskesmas yang lebih berkualitas, bahkan fasilitas kesehatan yang sekelas rumah sakit sangat dibutuhkan.
Terutama, di bagian wilayah yang konon menjadi daerah yang diperjuangkan menjadi otonomi baru , Balanipa (Luyo, Tubbi-Taramanu, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro dan Allu).
Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat perlu ditingkatkan. Polman, yang sebagian besar penduduknya tinggal di desa, seringkali menghadapi masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola makan dan kebersihan.
Oleh karena itu, pemimpin Polman harus hadir sebagai figur yang tak hanya mengandalkan fasilitas, tetapi juga memperkenalkan pendekatan berbasis kesadaran masyarakat.
Namun, sesungguhnya tantangan terbesar dalam sektor kesehatan adalah menciptakan sistem yang adil. Jangan sampai hanya orang yang berada di kota yang bisa menikmati pelayanan kesehatan yang baik. Semua warga, tanpa terkecuali, harus mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat.
Penyalahgunaan Dana Desa
Akhir-akhir ini, banyak pemberitaan di media sosial terkait dengan maraknya penyalahgunaan dana desa. Banyaknya desa yang ditengarai melakukan penyelewengan menjadi sebuah tantangan kepada Assami lima tahun kedepan.
Aji Assul (sapaan Bupati terpilih), menjadi orang yang paling diharapkan mampu meretas persoalan penyelewangan anggaran negara yang dikucurkan ke desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali justru raib begitu saja. Masalah ini tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra pemerintah daerah.
Assami harus dapat membangun sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa. Bukan hanya melalui audit rutin, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah penyelewengan.
Pendidikan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa juga harus diperkenalkan.
Rakyat harus diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk tahu bagaimana uang yang mereka sumbangkan lewat pajak dan dana desa digunakan. Pembentukan kelompok pengawas desa yang melibatkan warga setempat bisa menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat transparansi ini.
Namun, untuk mengatasi korupsi, tidak cukup hanya dengan menciptakan sistem pengawasan yang ketat. Pemimpin daerah juga harus menegakkan hukum dengan tegas. Jangan ada toleransi terhadap mereka yang mencuri uang rakyat.
Hukum harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, tidak hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti.
Permasalahan Sampah yang Tak Kunjung Usai
Polman, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk di tepi jalan, di pasar-pasar, bahkan di sungai, menjadi pemandangan yang tidak asing lagi. Padahal, kebersihan adalah cerminan dari sebuah peradaban.
Jika kita ingin Polman maju, kita harus bisa mengelola sampah dengan baik.
Assami perlu membuat kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Program pemilahan sampah sejak dini, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan, serta penyediaan tempat sampah yang memadai adalah langkah-langkah awal yang bisa diambil.
Selain itu, mendukung usaha daur ulang sampah dan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan bisa menjadi solusi jangka panjang.
Namun, yang lebih penting lagi adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus diajak untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan begitu, sampah bukan hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi juga masalah bersama yang harus diselesaikan oleh seluruh elemen masyarakat.
Defisit Anggaran yang Membelenggu
Defisit anggaran selalu menjadi masalah yang pelik bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Polman. Pendapatan yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, membuat pengelolaan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Samsul Mahmud dan Andi Nursami harus cermat dalam menyusun anggaran daerah.
Apalagi, saat ini masih sedang hangat-hangatnya pemberitaan bahwa Polman mengalami defisit anggaran beberapa tahun terakhir ini. Adapun PJ Bupati saat ini, justru lebih disibukkan bagaimana menalangi hutang-hutang pemerintah, yang seharusnya lebih banyak diharapkan untuk mengatasi masalah pembangunan di seluruh wilayah Polman.
Sebagai warga, kami tidak menginginkan bupati terpilih, juga akan lebih disibukkan dengan persoalan defisit anggaran tersebut.
Hal Penting lainnya adalah Assami mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang benar-benar membutuhkan perhatian, sementara sektor-sektor lainnya harus dimaksimalkan efisiensinya.
Pendapatan asli daerah juga harus ditingkatkan, tidak hanya dengan meningkatkan pajak, tetapi juga dengan menggali potensi sumber daya alam yang ada.Namun, di atas semua itu, kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Jangan sampai defisit anggaran semakin membengkak hanya karena salah kelola atau pemborosan yang tidak perlu. Misalnya, studi tour, studi tiru atapun dengan istilah lainnya yang sama sekali tidak bisa diukur asas kemanfaatannya.
Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa mengelola uang rakyat dengan bijak, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, melainkan untuk sebuah kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.
Keberanian Pemimpin Terpilih
Kelima tantangan di atas hanyalah sebagain kecil dari persoalan yang didera oleh masyarakat. Itu hanyalah sebuah gambaran dari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Assami. Mereka mesti berani, berpikir jernih, dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang ada di Bumi Tipalayo ini.
Perubahan yang diinginkan tidak bisa datang hanya dengan angan-angan, melainkan dengan tindakan nyata yang berkelanjutan.
Jika mereka bisa mengatasi tantangan ini dengan bijaksana, maka lima tahun ke depan, Polman akan menjadi daerah yang lebih baik. Maka sudah tepatlah bahwa memang pemimpin terpilih inilah yang ‘baik untuk Polman’ untuk melahirkan sebuah daerah yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih sejahtera bagi seluruh warganya.
Maka dari itu, mereka harus menjadi pemimpin yang tidak hanya memperhatikan yang kasat di mata, tetapi juga yang tersembunyi di baliknya—karena perubahan sejati dimulai dari hati yang tulus ingin membuat perbedaan. (*)
