
AKARNEWS.ID, POLMAN – Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahry Fadly, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus yang mendatangi Kantor DPRD Polman pada Rabu (28/1/2026).
Massa aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Ikbal Yahya menuntut penguatan “Tri Fungsi DPRD”, terutama dalam hal pengawasan. Mereka menilai legislatif belum maksimal dalam memantau sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan aset daerah hingga masalah sampah yang berlarut-larut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Fahry Fadly menjelaskan bahwa kendala utama dalam pengawasan aset daerah saat ini adalah masalah tertib administrasi. Ia mengungkapkan bahwa data aset dari instansi terkait belum sepenuhnya lengkap, sehingga langkah penertiban belum bisa dieksekusi secara instan.
“Nantinya setelah data aset daerah kami terima, baru akan dilakukan penertiban,” ujar Fahry di hadapan massa aksi. Ia mengaku telah menginstruksikan instansi terkait untuk segera menyerahkan data lengkap mengenai aset-aset yang diduga masih dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang.
Selain masalah aset berupa kendaraan dinas, massa aksi juga menyoroti pengawasan terhadap izin pertambangan, regulasi toko ritel modern, serta kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pengembang perumahan. Terkait ritel modern, Fahry mengklaim DPRD telah mengambil langkah nyata dengan melakukan kunjungan lapangan di Kecamatan Wonomulyo.
“Kami berencana memanggil penanggung jawab toko ritel modern untuk pembahasan lebih lanjut. Saya kira kami di DPRD sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan akan terus melakukan pengawasan,” tegas Fahry.
Sebelumnya, demonstrasi yang berlangsung di Jalan Andi Depu, Kelurahan Takatidung ini sempat memacetkan arus lalu lintas sebelum massa diperbolehkan masuk ke pelataran kantor. Penjagaan ketat dari personel kepolisian memastikan aksi berjalan tertib hingga para legislator menemui demonstran untuk berdialog.
Aksi ini menjadi pengingat bagi para anggota dewan di Polman untuk lebih responsif terhadap isu-isu teknis di lapangan, termasuk penuntasan persoalan 20 unit kendaraan aset daerah yang dilaporkan masih disalahgunakan.


Tidak ada komentar