Data Kemiskinan Tak Sinkron, Ketua DPRD Polman Semprot BPS: Banyak Bansos Salah Sasaran
POLMAN, AKARNEWS.ID – Ketua DPRD Polewali Mandar menyoroti tajam persoalan ketidaksinkronan data kemiskinan dalam rapat pembahasan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Polman, Kamis (7/5). Perbedaan data ini dinilai menjadi akar penyebab penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap tidak tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Fahry Fadly mempertanyakan adanya jurang perbedaan antara data BPS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial. Menurutnya, ketidakakuratan data di lapangan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Ini yang sering menjadi persoalan. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak masuk data, sementara yang dianggap mampu justru terdata. Dampaknya, bantuan sosial jadi tidak tepat sasaran,” tegas Fahry di hadapan jajaran BPS dan Tim Penyusun LKPJ Pemerintah Daerah.
Selain masalah kemiskinan, rapat Panitia Khusus (Pansus) tersebut juga membedah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketua DPRD mempertanyakan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan riil, mengingat masih ditemukan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi baik namun angka kemiskinan tetap tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Polewali Mandar, Achmad Nasir, menjelaskan bahwa mekanisme pemutakhiran data saat ini mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2025. Ia menekankan bahwa proses validasi dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat paling bawah.
“Proses pemutakhiran data dilakukan mulai dari usulan desa atau kelurahan, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sebelum dilakukan pemadanan oleh BPS RI,” jelas Achmad Nasir.
Ia menambahkan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis, sehingga peran aktif pemerintah desa sangat diperlukan untuk melaporkan perubahan kondisi warga secara berkala. Hal ini bertujuan agar data tetap akurat dan meminimalisir adanya data ganda.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Asisten I Pemkab Polman, Andi Mahadiana Djabbar. Di akhir forum, DPRD mendorong adanya kolaborasi yang lebih intens antara BPS, Dinas Sosial, serta pemerintah desa untuk memastikan validasi data faktual—termasuk pengecekan NIK dan kondisi keluarga—berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Pos Terkait
Trending Post
Berita Terkini
Tidak ada komentar